Articles by "Bolmut"
Tampilkan postingan dengan label Bolmut. Tampilkan semua postingan

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Bupati Bolaang Mongondow Utara, Depri Pontoh (Photo: Google)
FajarTotabuan.com - Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tidak lama lagi digelar. Beberapa Partai Politik (Parpol) pun ada yang telah menentukan langkah awal. Seperti yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) Sulawesi Utara. Betapa tidak, partai dengan lambang moncong putih ini terbilang cepat dalam mengambil keputusan untuk berkoalisi dengan PPP mengusung Depri Pontoh di Pilkada Bolmut 2018. 
Langkah itu pun disepakati oleh Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey dengan keluarnya surat kesepakatan koalisi antara PDIP dan PPP pada Pilkada Bolmut 2018 nanti tertanggal 15 September 2017 lalu.
Surat kesepakatan antara PDIP dan PPP yang mengusulkan Depri Pontoh sebagai Calon Bupati Bolmut 2018 ditandatangani Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey dan Sekretaris DPD PDIP Sulut Frangky D Wongkar serta Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh dan Sekretaris DPW PPP Sulut Agus Abdullah Seno, (Photo: TN)

Dengan adanya koalisi Hijau-Merah, bisa dipastikan Depri Pontoh memasuki tahap aman pertama dengan melihat jumlah kursi kedua Partai tersebut di DPRD Bolmut. “Sebagai kader, saya siap (maju Pilkada Bolmut),” kata Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh saat diwawancarai awak media beberapa hari lalu, Rabu (27/9).
Depri Pontoh yang juga merupakan Bupati Bolaang Mongondow Utara Incumbent ini mengatakan, berkoalisi dengan PDIP adalah hasil komunikasi intens dilakukannya selama ini dengan PDIP, termasuk dengan Ketua PDIP Olly Dondokambey yang tak lain Gubernur Sulut. Meski dalam rekomendasi tersebut belum menyebut nama bakal calon pendampingnya, namun mantan birokrat handal ini mengisyaratkan  nama Amin Lasena yang selama ini tenar dibicarakan.


Namun, jika terkait koalisi, Depri mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih akan tetap terbuka bagi partai-partai lain yang ingin bekerja sama dalam Pilkada Bolmut 2018 nanti. “Kami tetap terbuka berkoalisi dengan partai lainnya. Dan komunikasi-komunikasi terus berlangsung,” terangnya.


Sementara itu, niatan Depri Pontoh untuk melanjutkan Pemerintahan di Bolaang Mongondow Utara sebagai Bupati didukung oleh sejumlah kader PPP. Seperti yang dikemukakan Ketua DPC PPP Kota Manado Madzhabullah Ali bahwa sosok Depri Pontoh adalah tokoh masa depan partai belambang ka’bah itu di Sulut, sehingga itu arus dorongan Depri Pontoh untuk kembali bertarung di Pilkada Bolmut mendapat dukungan besar dari seluruh kader PPP se-Sulut. 

“Beliau adalah harga diri kami. Kemenangannya adalah kemenangan seluruh kader PPP di Sulut,” pungkas Madzabullah yang langsung diaminkan kader PPP lainnya.


Tak hanya Ketua DPC PPP Kota Manado, Sekretaris DPW PPP Agus A Abdullah didampingi Wasek OKK DPC PPP Manado Nur Rahma Laidar POla dan Ketua DPC PPP Bolmut juga menegaskan, kemenangan Ketua DPW PPP Sulut Depri Pontoh di Pilkada Bolmut 2018 nanti, sudah menjadi perhatian tersendiri dari DPP PPP. 

“Kemenangan PPP di Bolmut itu adalah agenda nasional. Artinya, kami harus memenangkan ketua kami di Pilkada Bolmut. Momen ini kami tidak akan sia-siakan,” jelas Abdullah.


(tr1#)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Kepala Badan (Kaban) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Leopold Dalope

FAJARTOTABUAN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), berencana akan merealisasikan fasilitas online dalam pengurusan keuangan atau permintaan pembayaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pihak ketiga yang menjadi mitra kerja pemerintah pada April 2017 ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut, Leopold Dalope bahwa sistem Kas Daerah (Kasda) online akan segera diterapkan di Bolmut pada April ini.
“Pada tanggal 10 April ini Kasda Online akan digunakan oleh BPKD dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Menurutnya, bahwa fungsi Kasda Online sangat baik bagi pengelolaan keuangan daerah. Sebab, keuangan daerah akan lebih transparan dan akuntabel dengan system mengunakan internet tersebut. 
“Monitoring arus kas keuangan daerah sangatlah mudah dan akurat dengan adanya akses online,” tandas Delope.
Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Rahman Dontili turut memberikan apresiasi kepada Pemkab Bolmut terkait perealisasian program kasda online.
"Perlu diapresiasi atas capaian kinerja BPKD Bolmut diawal tahun 2017 ini,” kata Dontili. 

FTc
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Saat Sesi Foto Bersama./Arm

FajarTotabuan.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Karel Bangko bersama Komisi III Bolmut sambangi DPRD Sulawesi Utara (Sulut) demi menyampaikan aspirasi masyarakat yang berbatasan langsung dengan provinsi Gorontalo.

Dalam pengaduannya didepan Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw serta Komisi III DPRD Sulut mengatakan jika di daerahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hanya dijadikan simbol semata. 

"Sehingga tidak bisa diketahui mana program yang menjadi prioritas dan bukan prioritas," kata Karel, jumat (14/10). 

Karel juga mengatakan seharusnya pembangunan mengikuti Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun. "Sudah begitu, juga ada pembangunan Provinsi Sulut yang tak sesuai dengan permintaan masyarakat," tungkasnya.

Karel juga membeberkan pembangunan yang tak sesuai dengan permintaan adalah Waduk di Desa Sangkub. "Waduk itu dibangun oleh provinsi dan kami tidak mau karena harus membangi aliran air fifty-fifty dengan investor sedangkan air untuk pertanian warga saja kurang," tungkasnya, di ruang VIP DPRD Sulut. 

Disisi lain, Anggota Komisi III DPRD Bolmut, Rebah Pontoh mengatakan pihaknya sering melakukan hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Provinsi Sulut. "Ada beberapa yang kami sampaikan kepada SKPD tapi kenyataannya realisasi dilapangan masih sangat kecil," bebernya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III Bolmut, Saiful Ambarak mengeluhkan sejumlah pembangunan irigasi di Bolmut yang tidak tahu di kelolah oleh siapa."Irigasi yang dibangun pada tahun 81 ada juga yang sampaikan sekarang belum ada peraawatannya," ujar Ambarak. (Arm)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Alikasi Dana Desa
Ilustrasi.
FajarTotabuan.com - Semua elemen Masyarakat Bolaang Mongondouw Utara (Bolmut) diminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut untuk terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016.
Selain Masyarakat, Legislator Bolmut, Mahmud Tegila mendesak agar Instansi terkait dapat mengambil peran memantau penggunaan DD yang jika tidak diawasi dengan baik, maka akan berimplikasi Hukum.
Menurut Tegila, DD dibutuhkan untuk pembangunan di Desa itu sendiri, oleh karena iti, Ia berharap DD harus di kelolah sesuai dengan tujuan terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
"Pengawasan  dana Desa  bukan  hanya  tanggung  jawab  dari  instansi  terkait  tetapi  juga dari masyarakat, LSM, dan dari elemen lain, agar pengelolaan DD berjalan sesuai poksinya dan tepat sasaran," ungkapnya, baru-baru ini.
Kata Dia, DD di  tahun 2016 ini sangat  besar jumlahnya, sehingga diharapkan pengelolaan harus  tepat sasaran dan transparan, dan penuh tanggungjawab agar tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku dan harus bisa dinikmati seluruh masyarakat. (LB/FTc)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Caption : Pelabuhan Tanjung Sidupa

FajarTotabuan.com - Pelabuhan Tanjung Sidupa yang berada di Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), bakal segera diresmikan.

Berdasarkan surat dari Direktorat Djendral Hubungan Laut, NO:HM004/1/9/DJPL-1, perencanaan peresmian Fasilitas Pelabuhan Tanjung Sidupa akan dilaksanakan di tahun 2016 ini.

Rencana peresmian tersebut, di sampaikan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Uki (KUPP), Kab. Bolmong, H. Arianto S.Sos, MM. Dirinya mengatakan, bangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Sidup, akan di resmikan lansung oleh Menteri Perhubungan (Menhub). Hal tersebut, berdasarkan surat yang dikirim ke kami, selaku yang mengkoordinir pelabuhan tersebut.

"Saat ini kami lagi sementara membenahi seluruh fasilitas pelabuhan untuk persiapan, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolmut untukperesmian yang akan diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan," ungkap Kepala KUPP.

Berdasarkan pantauan awak media, Lokasi Pelabuhan Tanjung Sidupa, semua fasilitasnya sudah lengkap, termasuk Dermaga, gudang penampung, serta Kantor. (Zack)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko SH. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Gencarnya sosialisasi yang dilakukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko, mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Utara (DPRD Bolmut).

Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko SH mengatakan, sosialisasi yang dilakukan TP4D Kejari Boroko di seluruh SKPD Pemkab Bolmut, sangat didukung oleh legislatif. Karena, dengan adanya pengawalan dari tim TP4D pengunaan anggaran APBD akan tepat sasaran.

“Dewan mendukung penuh tim TP4D. Sebab dampaknya sangat positif bagi daerah, Selain mencegah kekeliruan atau kesalahan pengunaan anggaran APBD, serta upaya korupsi dan permainan anggaran, pembangunan di daerah dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan,” jelasnya, beberapa waktu lalu.

Politisi senior PG Bolmut itu sangat yakin, jika dengan adanya pengawalan TP4D, tidak ada lagi pejabat yang berani korupsi dan realisasi APBD akan terkontrol. Selai itu juga akan meminimalisir temuan yang berujung pada TGR. 

“Dewan juga berharap, tim TP4D turun hingga ke desa-desa untuk melakukan pengawalan terhadap pengunaan ADD dan Dandes,” pungkas Karel. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ketua Komisi I DPRD Bolmut, Aktrida Indah Datunsolang. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) disinyalir tidak tepat sasaran. 

Beberapa orangtua siswa di salah satu sekolah yang berhasil diwawancarai menjelaskan selama ini mereka tidak pernah menerima laporan secara tertulis rekapan penggunaan dana BOS untuk setiap semester.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Aktrida Datungsolang ST, mengatakan, dalam waktu dekat Komisi I DPRD berencana turun di setiap sekolah se-Bolmut setelah kegiatan Musrembang Kabupaten, untuk menindaklanjuti informasi yang mereka dapatkan.

“Ketidakpahaman pihak sekolah merupakan pemicu ketidakberesan pengelolaan dana tersebut” ujar politisi PKS itu, Rabu,(23/03) lalu.

Menurutnya, Seharusnya pihak sekolah dapat membuat APND Sekolah, dan Rencana Angaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), agar nantinya pengeluaran belanja barang bisa terlihat jelas peruntukannya.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pendidikan Bolmut Nazarudin Maloho, belum berhasil ditemui. Upaya konfirmasi melalui telepon seluler memberikan peringatan bahwa perangkat yang dituju dalam keadaan tidak aktif.

Diketahui, pada beberapa sekolah yang dikunjungi awak media, terpantau tidak adanya papan informasi tentang rencana penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN itu. Padahal dalam juknis penggunaan dana BOS tahun 2016, secara jelas dituangkan dalam point (d) pihak sekolah wajib mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03); sementara point (e) Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07). Bahkan Bahkan di point (f) ditindaklanjuti dengan kewajiban pelaporan kepada orangtua siswa. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Wakil Ketua DPRD Bolmut, Arman Lumoto. /Ist


FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) diduga tidak tetap sasaran.


Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Arman Lumoto mengungkapkan, banyak penerima PKH yang sudah tidak sesuai dan parahnya lagi ada penerima PKH bersatus Pegawai Negri Sipil (PNS). 

“Kami minta agar penerima PKH tersebut dapat di tinjau kembali, serta harus ada validasi data bagi penerima PKH tersebut, agar penerima PKH tidak salah sasaran,” ujarnya.

Lumoto menambahkan, ada indikasi kuat penetapan penerima bantuan PKH itu disalahgunakan. “Karena itu, Dewan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Bolmong untuk dapat mencoret kepala keluarga yang berpenghasilan lebih atau PNS dalam penerima PKH di tahun 2016 ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Arman mengharapkan, lebih baik Dinas terkait atau pendamping PKH segera memindahkan keluarga mampu yang mendapatkan PKH untuk selanjutnya diberikan kepada warga yang memang benar-benar miskin. “Dari pada menimbulkan masaalah di belakang hari,” tutupnya. 

Diketahui, PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

FajarTotabuan.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Karel Bangko keluhkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai tidak Pro Rakyat.

Karel mengatakan, kebijakan Pemerintah diatas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemerintah Pusat memang harus di sinkronkan jangan sampai merugikan satu pihak.   

"Kami bisa iyah tapi harus ada komunikasi dan sharing antara Pemprov dan kami di daerah," kata Bangko saat menghadiri Rapat Pimpinan DPRD Se-Sulut bersama Gubernur Sulut.

Karel Bangko, Ketua DPRD Bolmut Saat Menyampaikan Aspirasi Dari Kabupaten Bolmut

Dirinya menjelaskan, jangan seperti contoh kasus saat salah satu investor datang dan membangun Proyek, bertepatan menggunakan sungai yang sering digunakan warga. "Untuk menyalurkan air persawahan di Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Sangkub," katanya. 

Lanjutnya, Pemerintah sudah mengeluarkan dana ratus-ratus juta, tentu untuk mensejahterkan rakyat tetapi harus mempertimbangkan kepentingan kebutuhan masyarakat."Khususnya adalah masyarakat tadi yang ada di kecamatan tersebut," ungkapnya, di depan ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.

Dan tiba-tiba, Sambungnya, beberapa kali kami menggelar pertemuan untuk membahas proyek tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) hingga Kementrian terkait Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut Perencanaan Wilayah yang melibatkan proyek tadi, akan tetapi, sulit kami mendapatkan kesepakatan.

"Kami berikan investor itu masuk tetapi tidak mengurangi debit air yang ada di sungai tersebut," ujarnya.

Karel mengatakan, dari daerah sudah memberikan tanda awas jika investor mengurangi debit air sungai maka akan terjadi kekeringan dan air tidak akan sampai di pesawahan milik masyarakat yang ada di dua kecamatan tersebut. 

Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko Saat Menyampaikan Permasalahan Di Daerah Yang Di Akibatkan OLeh Kebijakan Pemerintah Provinsi

"Bila terjadi, sehingga dengan alasan apapun dari hal itu, kami sudah tidak bisa mentoreril lagi," awasnya. 

Sambung Karel, saat menceritakan yang terjadi kepada Gubernur Olly, terkait Kebijakan Pemprov yang sangat menyulitkan daerah, karena tidak ada koordinasiyang tepat. 

"Karena hal itu kami bersepakat bukan hanya dengan Pemda tapi dengan semua elemen masyarkat Bolmut kami bukan mau membangkang  sekali lagi bukan mau membangkang dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi Sulut," tuturnya. 

Disarankan Karel, Koordinasi dalam pembuatan Perda baik tapal batas antar kabupaten atau lainnya, itu sangat diperlukan. 

"Kemarin Bolmut bisa dikatakan melangkah sepihak. meski, memang benarnya hanya ujung sungai tadi yang mengarah ke kita (Bolmut)," katanya.

Dirinya menjelaskan, kita sudah mengiyakan peraturan tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) tadi yang menggunakan air sungai, tapi kami menyampaikan marilah duduk dulu agar supaya ini jelas akar permasalahan. 

Saat Rapim Tengah Berlangsung Di Aula Sekertariat DPRD Sulut, 

"Jangan hanya berpikir garis ditengah, tapikan panjang sungai ini kan bukan hanya sebelah daerah itu, makanya saya sepakat dengan yang dikatakan Gubernur ini harus dibicarakan baik-baik, di koordinasikan dengan baik agar supaya tidak tumpang tindih," tambahya.

"Kalau ini terjadikan kan (tumpang tindih) masyarakat yang akan menerima dampaknya. dan percuma Pemerintah mengeluarkan ratus-ratus miliard namun mubazir," pungkas Karel. 

Menanggapi hal tersebut, Gubenur Olly mengatakan, ini awal yang baik, kita akan buat tim dan cek lapangan seperti apa, permasalahan yang terjadi disana.

Karel Bangko Keluhkan Kebijakan Pemprov Sulut, Rugukan Kabupaten Bolmut
Saat Sesi Foto Bersama Pimpinan DPRD Se-Bolmong Raya Dan Gubenur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Ketua DPRD Sulut Amdrei Angouw/arm

"Untuk sungai yang panjang melewati beberapa kabupaten memang sungai milik nasional menjaga kemanfaatan oleh satu kabupaten saja. saya kira ada UU nya, pemanfaatan sungai, airnya harus kembali pada jalurnya, tidak boleh dikeluarkan dari alurnya. UU sumber daya air ada begitu bunyinya tolong di cek," tandas Gubenur. (Adv)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Robby Lombogia, Anggota DPRD Bolmut. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menyebutkan bahwa tiga tahun terakhir yakni 2014 s/d 2016 Angka Harapan Hidup (AHH) warga Bolmut rata-rata berada pada angka 56 tahun. Hal ini melenceng dari perkiraan pemerintah provinsi yang berkisar pada angka 72 Tahun sedangkan perkiraan nasional berkisar di 61 Tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Bolmut dr. Junsnan Mokoginta, MARS melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sofian Mokoginta, SKM yang diwawancarai reporter media ini Senin (21/03) menyatakan bahwa data tersebut berdasarkan laporan seluruh Puskesmas se kabupaten Bolmut.

“Jika ada yang mampu melebihi umur 54 tahun tersebut maka bisa dipastikan itu sudah termasuk bonus. Hal ini dikarenakan beberpa faktor seperti penyakit, kecelakaan lalu lintas, sarana prasaran kesehatan yang minim, maupun rendahnya perekonomian warga.” ujar Mokogonta.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Bolmut Robby Lombogia saat dimintai tanggapannya mengatakan, standar  umur seseorang sangat bergantung pada beberapa faktor utama di antaranya pola hidup sehat dan tingkat perekonomian. Rendahnya angka harapan hidup mencerminkan minimnya pelayanan daerah terhadap warganya.

"Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya," terangnya. 

Dirinya menambahkan, “Angka Harapan Hidup yang rendah, harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan,” jelas Politisi PDI Perjuangan itu. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Suasana Hearing DPRD Bolmut dengan TPAD Pemkab Bolmut, Senin (21/03). /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bolmut, Senin (21/03).

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko SH ini, digelar dalam rangka menindaklanjuti adanya dugaan pergeseran anggaran sepihak pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 di SKPD tanpa sepengetahuan legislatif. Padahal anggaran tersebut sudah diputuskan secara bersama oleh DPRD dan Pemkab Bolmut dan telah mendapat persetujuan Pemprov Sulut pada tahun 2015 silam.

Dalam hearing tersebut, Karel Bangko mempertanyakan alasan TAPD yang melakukan pergeseran anggaran sepihak, padahal semua kegiatan yang digeser sudah melalui pembahasan yang matang di tingkat komisi.

“Seharusnya tahapan pembahasan KUA-PPAS di tingkat komisi, lintas komisi hingga pembahasan di tingkat badan anggaran, telah dipertimbangkan besarnya belanja dari pendapatan daerah. Keseluruhannya telah diatur sebaik mungkin, sehingga ketika ditetapkan menjadi APBD tidak ada lagi pergeseran anggaran,” ujar Karel dengan nada tinggi.

Data yang dipegang DPRD, membuktikan adanya pergeseran anggaran sepihak pada APBD 2016 tanpa melalui persetujuan DPRD sebagai lembaga yang memiliki hak Budgeting. “Ini sebuah pelecehan kepada lembaga resmi yang sama-sama merupakan penyelenggara pemerintahan di Bolmut. hak budgeting di DPRD, energy sudah kita habiskan untuk memacu pembahasan namun pada akhirnya di otak-atik secara sepihak,” lanjut Karel. 

Diapun mengancam, kalau TAPD tidak mampu meberikan alasan yang jelas terkait pergeseran anggran tersebut, maka DPRD akan mencabut surat persetujuaan APBD 2016 dan bakal menempuh jalur hukum.

Plt. Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut Dr Asripan Nani MSi yang didampingi oleh seluruh TPAD Bolmut, tetap bersikukuh bahwa pihaknya tidak melakukan pergeseran anggaran. Sebab menurutnya dalam merealisasi program yang ada, beberapa kegiatan membutuhkan pertimbangan dengan mengedepankan skala prioritas dan efisiensi anggaran. 

“Tidak semua usulan dapat diakomodir, yang kita kedepankan adalah skala prioritas dan efisiensi anggaran. Jika ada kegiatan yang dianggap perlu diselesaikan di tahun ini dan itu belum teranggarkan di APBD induk, kita bisa carikan solusi bersama untuk di bawah pada APBD-Perubahan 2016 nanti” terang Sekda Nani..

Pantauan awak media, hearing berjalan alot, hingga rapat ditutup, tidak ada hasil atau kesepakatan karena DPRD masih tetap berpegang bahwa apa yang dilakukan oleh tim TAPD adalah pergeseran anggaran sepihak yang terkesan melecehkan institusi DPRD. Sementara pihak TAPD Pemkab Bolmut teguh pada pendiriannya bahwa tidak merasa melakukan pergeseran anggaran. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko SH. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Berhembus informasi tentang adanya pergeseran anggaran sepihak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 di salah satu SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bolmut tanpa sepengetahuan Dewan, menyebabkan kemarahan Ketua DPRD Bolmut Karel Bangko SH.

Dirinya mengatakan, pergeseran anggaran yang disinyalir tersebut dilakukan setelah APBD 2016 Bolmut ditetapkan bersama dan telah mendapatkan persetujuan pemerintah propinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada bulan desember 2015 lalu, merupakan bentuk pelecehan pada institusi legislatif di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

“Ini sebuah pelecehan kepada institusi lembaga resmi yang sama-sama merupakan penyelenggara pemerintahan di Bolmut. TAPD harus bisa meyakinkan dan menjelaskan dugaan pergeseran anggaran sepihak pada APBD 2016 disalah satu Satuan SKPD,” ujarnya kepada sejumlah wartawan Jumat (18/03).

Menurut dia, DPRD tidak main-main dengan kejadian itu. Sebab, sudah berulang kali TAPD Pemkab Bolmut melakukan pergeseran anggaran secara sepihak tanpa ada konfirmasi ke pihak DPRD.

“Apabila TAPD tidak bisa meyakinkan akan adanya dugaan pergeseran anggaran sepihak dengan nilai Rp 1 miliar maka saya akan melayangkan surat pencabutan persetujuan APBD tahun 2016,” ujar politisi PG Bolmut itu.

Sementara itu, Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmut DR. Asripan Nani, M.Si ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, menampik tentang adanya pergeseran anggaran sepihak yang dilakukan oleh TAPD pada APBD 2016.

“Anggarannya ada, tidak ada pergeseran sepihak yang dilakukan oleh TAPD. Surat undangan telah kami terima dari pihak DPRD dan kami akan menghadirinya” jelas papa Fikri sapaan akrabnya. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Anggota DPRD Bolmut, Mulyadi Pamili SH. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahayani) di Kawasan Bolas Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), kembali disorot keberadannya. 

Kali ini datang dari Anggota DPRD Bolmut Mulyadi Pamili SH. Menurutnya ada aroma yang tak beres dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pemotongan gaji PNS itu. 

Karenanya, Mulyadi meminta Kejaksaan Negeri Boroko untuk menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran tersebut. Pasalnya, sampai saat ini, pembangunan ‘Mahayani’ yang dilaksanakan sejak 2013 silam belum memberikan tanda-tanda rampungnya kegiatan tersebut. Padahal sudah sekitar Rp 1,03 M dana sumbangan PNS yang digelontorkan untuk penyelesain proyek tersebut.

"Sudah dua tahun kegiatannya tidak kelar-kelar, hal ini mengindikasikan adanya ketidakberesan. Kami minta pihak kejaksaan segerah menyelidiki dugaan penyelewengan dana Mahayani itu," tutupnya.

Dari pantauan awak media, kondisi beberapa bangunan tidak selesai dikerjakan Ada dugaan kuat, bahwa proyek itu terkesan sudah tidak ditangani lagi alias dibiarkan begitu saja. Tak hanya itu, diduga pihak ketiga yang melaksanakan proyek tersebut sudah lepas tangan. Batang hidungnya sudah tak kelihatan di lokasi pekerjaan.

“Hingga kini pekerjaannya belum rampung-rampung, tidak ada lagi tukang yang mau kerja sebab upah mereka sebagian besar tidak dibayarkan,” ungkap salah sorang warga yang kebetulan lewat di lokasi tersebut.

Sementara itu, salah seorang PNS, yang tidak mau identitasnya ditulis, mengatakan, mereka merasa ditipu dengan pemotongan gaji dan tunjangan. Mereka, ikhlas menyumbang pada pembangunan Mahayani. Ironisnya, justru sumbangan itu disalah gunakan.

Diketahui, dana 'Mahayani' salah satunya bersumber dari sumbangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui pemotongan gaji dan tunjangan. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Saipul Ambarak, Anggota DPRD Bolmut. Insert: Sekretariat KPMIBU Palu. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Informasi mengenai ketidakberesan rehab Asrama Mahasiswa  Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendapat perhatian serius DPRD Bolmut.

Ketua Komisi III DPRD Bolmut Saipul Ambarak SPdI mengatakan, DPRD Bolmut akan meninjau kondisi asrama mahasiswa Bolmut yang berada di Kota Palu, karena adanya informasi soal ketidakberesan proyek rehab asrama yang berbandrol ratusan juta itu.

“Kami akan meninjau kondisi asrama mahasiswa Bolmut yang berada di kota Palu, karena sebelumnya Pihaknya DPRD telah menerima sejumlah informasi adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga” terangnya, Jumat (18/03).

Lebih lanjut politisi partai golkar itu mengatakan, bahwa untuk membuktikan kebenaran informasi yang diterimah maka perlu adanya observasi dilapangan sebagai dasar sikap yang akan diambil oleh DPRD. “Jika ada temuan dilapangan yang dianggap merugikan daerah maka DPRD akan memanggil pihak ketiga serta instansi terkait untuk dimintai keterangan," terangnya.

Sebelumnya proyek rehab asrama mahasiswa Bolmut di kota Palu sempat disorot dan mejadi isu hangat di beberapa media, sebab kegiatannya tidak kelar dikerjakan

Namun hal tersebut dibantah oleh kepala bagian umum Setda Bolmut Yusup Ibraim SE MSi, yang mengatakan, renovasi bangunan Asrama tersebut memang tidak danggarkan untuk rehab total. Sebab kegiatan yang dibiayai lewat Anggaran Pendapatan Belanjah Daerah Perubahan (APBDP) 2015 tersebut hanya meliputi rehab atap dan penambahan tinggi bangunan. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Arman Lumoto, Wakil Ketua DPRD Bolmut./Ist


FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Kasus penyerobotan lapangan di Desa Sangkub Dua, mendapat perhatian serius DPRD Bolmut.


Menurut Wakil Ketua DPRD Bolmut Arman Lumoto SAg MPdI, konflik tersebut merupakan salah satu bukti ketidakjelasan status aset daerah.

Karenanya, dirinya mendesak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Pemkab Bolmut) segera memperjelas status sejumlah aset, agar tidak menimbulkan perkara di kemudian hari.

"Saat ini masih banyak aset Daerah yang belum memiliki sertifikat, terutama aset tidak bergerak yang bersumber dari Hibah. Hal ini dikhawatirkan adanya gugatan ahli waris di kemudian hari," terangmya, beberapa saat lalu.

“Karenanya memperjelas status aset-aset Daerah perlu dilakukan. Mengingat sampai dengan saat ini banyak aset-aset Daerah yang belum memiliki legalitas atau bukti kepemilikan yang sah,” pungkasnya. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Hi Reba Pontoh SE, Anggota DPRD Bolmut. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Untuk memajukan pembangunan daerah dan demi kepentingan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) akan membantu 'pengawalan' proposal Pemkab Bolmut yang akan diserahkan ke kementrian pada pekan ini.

Hal itu seperti disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Bolmut Reba Pontoh SE. Dirinya mengatakan, inisiatif ikut mengawal tersebut dilakukan oleh DPRD, karena proposal yang nantinya akan diajukan oleh Pemkab semuanya berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Bolmut.

“Sebagai langkah awal pengawalan, Saya selaku anggota DPRD sudah berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua Komite I DPD-RI Benny Ramdani dan beliau mengatakan untuk sudah pasti akan dikawal sampai ke kementerian. Benny juga meminta agar pihak Pemkab sebelum ke kementerian  melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan DPD-RI,” ujarnya.

Sementara itu, Kaban BAPPEDA Leksi Talibo ketika dimintai tanggapanya, mengapresiasi inisiatif DPRD Bolmut tersebut. Sebab upaya pengawalan proposal yang dilakukan oleh DPRD dan DPD-RI juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. “Pengawalan tersebut harus diapresiasi karena proposal tersebut sangat menyentuh masyarakat Bolmut, di antanya seperti bantuan untuk RSUD yakni sebesar Rp 50 miliar yang akan diajukan,” pungkasnya. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Arman Lumoto, Wakil Ketua DPRD Bolmut. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - DPRD Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut untu menghadirkan Badan Urusan Logistik di Bolmut.

Usulan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Bolmut Arman Lumoto saat bersua dengan awak media, beberapa saat lalu. 

Menurutnya, pengadaan Bulog sangat diperlukan, guna mengontrol stabilisasi harga jual beli beras dalam menghadapi panen raya tahun ini. 

“Menjadi sangat penting bagi masyarakat, dalam hal ini adalah petani. Sebab Bulog akan mengatur pengendalian harga jual beras serta usaha jasa lainya, ” terangnya.

Dan seandainya Bulog diadakan oleh Pemkab Bolmut, maka akan mempunyai nilai tersendiri di Bolmut. Karena Bulog akan memproses pelaksanaan urusan pemerintah di bidang manejemen logistik.

“Cara ini saya pikir lebih efektif mengontrol dan mengatur naik turunnya harga pangan di kalangan masyarakat khususnya petani di Daerah Bolmut, dan masyarakat tidak akan kesulitan dalam hal jual beli hasil tani mereka, “ujarnya.

Politisi PAN ini berharap, agar pemerintah menanggapi serius hal tersebut. Karena ini adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Bolmut di segi bidang pertanian. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ketua Komisi I DPRD Bolmut, Aktrida Datungsolang ST

 FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Keterlambatan realisasipembayaran  Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPD) yang ada di Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut), mengundang pertanyaan sejumlah aparat desa.

Menurut mereka, seharusnya Pemkab Bolmut sudah mencairkan tunjangan kami. Karena sejauh ini kewajiban kami sebagai aparat desa sudah kami jalankan. "Untuk itu kami ingin menuntut hak kami selaku aparat desa. Jangan diperhambat, sebab itu adalah hak kami," ujar salah aparat desa, yang enggan namanya dipublikasikan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kepala Bidang Pemdes Eddy Posangi, ketika dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

Menurut dia, setelah ada Perbup maka seluruh hak dari aparat desa se-Bolmut akan segera direalisasikan. “Dalam waktu dekat tunjangan Dana Desa akan segera kami realisasi, agar hak aparat desa segera terbayarkan, ” terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Aktrida Datungsolang ST berharap, apabila sudah diterbitkannya perbub, instansi terkait dapat segera mencairkan tunjangan aparat desa pada triwulan pertama.

"Tunjangan tersebut sangat di tunggu-tunggu oleh seluruh aparat desa di Bolmut. Sebab tunjangan itu penjamin kebutuhan dan kelancaran tugas mereka," tutupnya. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Anggota DPRD Bolmut, Abdul Eba Nani. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengharapkan Musrembang yang telah dilaksanakan  jangan hanya menjadi sebuah drama tanpa episode di mata masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Bolmut, Abdul Eba Nani, Rabu (16/03) kemarin.

Menurutnya, musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dari desa hingga ke tingkat kecamatan di Bolmut yang telah dilaksanakan di lima kecamatan pada beberapa waktu lalu, jangan hanya menjadi sebuah program yang tidak berkesinambungan atau hanya sekedar menuruti ketentuan Undang-undang No 25 Thn 2014 tentang sistem pembangunan nasional. Namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang dimaksud untuk kepentingan masyarakat dan memberikan pemerataan kepada semua golongan masyarakat yang ada di daerahnya. 

“Kami sebagai Wakil Rakyat yang dipercayakan oleh masyarakat Bolmut sebagai penampung aspirasi dan pembawa amanat rakyat, maka akan melakukan pengawalan terhadap hasil-hasil Musrembang hingga sampai kepada pelaksanaannya. Karena banyak usulan masyarakat yang hanya berakhir begitu saja dan tidak ada tindak lanjut atau realisasinya untuk pembangunan,” ujarnya.

Karenanya, menurut Abdul Eba Nani, DPRD akan melakukan pengawalan ketat. Sebab dengan cara ini, serapan aspirasi rakyat melalui Musrembang terkait dalam pembangunan Bolmut, bisa secepatnya terlaksana. 

"Ssebab pembangunan Bolmut di periode ini sudah sangat ketinggalan, dan sudah banyak masyarakat menanti kapan pembangunan yang sudah dijanjikan itu, dan kami siap mengawal itu,”pungkasnya. (*/Lily)
Continue reading

di 0
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Ramses Rizal Sondakh, ist

FajarTotabuan.com – Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Ramses Rizal Sondakh meminta Pemeritah Daerah (Pemda) tuk seriusi Perekrutan Honorer Daerah (Honda) yang tak lulus pada tahun 2014 lalu.

Diketahui, banyaknya Honda jalur Kategori Dua (K2) Pemda Bolmut yak tak lolos pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2014, setelah Kementrian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan lolos 264 K2 dari 578 K2. 

Meski begitu, 314 Honda K2 yang tak lolos masih tetap mengabdi dengan hati mereka yang kecewa belum sempat terakomodir menjadi CPNS.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar serius dalam memperjuangkan nasib dari 314 Honda K2,” ujar Rizal, minggu (13/03).

Langkah efektif Pemda melalui intansi teknis sangat diharapkan dapat mencari solusi agar sisanya (314 Honda K2) dapat terakomodir Kemen-PAN, menjadi CPNS.

“Pihak BKDD juga harus proaktif dalam mencari solusi dengan mendatangi pemerintah pusat terkait penuntasan sisa Honda K2 di daerah ini,” sarannya. (BPC/arm)
Continue reading
Langganan: Postingan (Atom)