Articles by "Ekonomibisnis"
Tampilkan postingan dengan label Ekonomibisnis. Tampilkan semua postingan
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Nampak Aditya Moha bersama Walikota Tatong Bara, Perwakilan Bank Indonesia, Perwakilan Bank Sulut, dan Kodim 1303 Bolmong


FajarTotabuan - Sekretaris Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Aditya Anugrah 'Didi' Moha S Ked, MM siang tadi (19/06) sekitar pukul 11.45 Wita, menghadiri kegiatan penukaran Uang Rupiah baru yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dan 9 Perbankan Cabang Kotamobagu.
Kegiatan yang bertempat di Lapangan Boki Hotinimbang Kotamobagu ini dihadiri oleh Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara beserta seluruh SKPD Kotamobagu, dan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara.
Aditya Moha dalam sambutannya mengatakan bahwa perputaran uang di suatu daerah tentunya sangat penting demi terbukanya potensi perekenomian yang lebih baik.
“Semakin banyak masyarakat menukar uang, maka semakin besar peluang membuka ruang dalam perputaran uang tersebut di daerah,” ujar Sekretaris Komisi XI DPR RI Aditya Anugerah Didi Moha pada Senin, (19/06).
Aditya yang akrab disapa "Didi" juga menjelaskan, kegiatan penukaran uang ini seharusnya dibuatkan posko-posko. Menurutnya, hal ini dapat memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi daerah.
“Sebenarnya disini hanya menjadi posko penukaran, tetapi tentu kita harapkan seperti kemarin di Boaang Mongondow Selatan, bahwa Bank Indonesia mencoba masuk dalam kerangka penguatan. Disamping bicara penugasan dan menjaga inflasi, tujuan kegiatan ini, turut menjaga bagaimana kondisi moneter dari sektor pertumbuhan ekonomin di daerah tetap stabil,” jelasnya.
Dirinya juga menghimbau agar fungsi pengawasan perlu diberlakukan untuk menunjang terlaksananya program Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Saat ADM berdiskusi bersama Walikota Tatong Bara disela-sela kegiatan penukaran uang di Kotamobagu

“Fungsi pengawasan kita hari ini, agar bisa memastikan bahwa Indonesia bekerja sesuai dengan tupoksinya dan melakukan semua itu sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama, tinggal bagaimana supaya ini lebih efektif lagi dan tersebar di semua wilayah,” harapnya.
Sebagai tambahan, Ia juga mengharapkan dengan adanya program Bank Indonesia (BI) tersebut, dapat mensejahterakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Bolaang Mongondow Raya.
"Kita berharap, semoga kondisi tahun ini, semakin besar angka pertumbuhan eknomi kita di BMR,” tutupnya.

SVG
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Parindo Potabuga

FajarTotabuan.com - Sungguh miris, ketenaran Paris Superstore yang merupakan Toko Swalayan Bonafit terbesar di Kotamobagu terkesan hanya  sebagai simbol semata. Pasalnya, sampai saat ini Paris Superstore Kotamobagu tidak pernah tunduk dengan aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait UU Ketenagakerjaan tentang penerapan Upah Minimum Pekerja (UMP).
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Bolmong Raya, Parindo Potabuga. Menurutnya, Paris Superstore merupakan perusahaan besar dan cukup lama bergerak di dunia perdagangan, tapi kenapa sampai saat ini tidak pernah menaati peraturan pemerintah.
“Jangan kangkangi UU Ketenagakerjaan, ini Negara Indonesia, jadi jangan seenaknya membuat ulah,” ungkap Potabuga, Sabtu kemarin (17/6) saat berbincang dengan sejumlah awak media, di kedai Kopi Korot, Kotamobagu.
Semestinya Perusahaan ini sudah insyaf, karena berdasarkan data yang dikantongi aktivis angkatan 2007 ini, Paris juga pernah bermasalah pada tahun 2009 silam dengan pokok persoalan yang sama.
“Tahun 2009, paris superstore pernah kami kritisi terkait persoalan itu (UMP dan Upah lembur karyawan) bahkan ditindak-lanjuti dengan aksi demo, tapi tetap saja mereka tidak mau tau dengan kritikan tersebut, karenanya saya menilai Paris Superstore merupakan Manifestasi kolonialisme,” kata dia.
Terpisah, Humas Paris Superstore Denny Mokodompit sangat menyayangkan pernyataan Parindo Potabuga. Ia menilai, pernyataan ini terlalu tendensius dan memaksakan opini pembusukan terhadap Paris Superstore.
“Jika niatnya Objektif tanpa tendensius, harusnya bicara secara umum. Bahwa, Ratusan Perusahaan di Kotamobagu, termasuk Pemerintah yg mempekerjakan Tenaga Honorer, Upah kerja yang diterima dibawah UMP. Itu baru bicara Objektif,” kata Denny.
Denny Mokodompit yang sering disapa DeMo juga menambahkan, jika dinilai secara objektif, seluruh perusahaan yang ada di Kotamobagu perlu untuk dikritisi.
“Kenapa Abdi Karya, Dragon dan lain-lain, yang terapkan kebijakan yang sama dengan Paris, justru didiamkan…? Gaya kritis yg subjektif dan Tendensius seperti ini yang merusak dunia investasi di BMR,” tutupnya.

SVG
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Kadis Perindagkop Herman J Aray

FajarTotabuan.com - Terciptanya kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli di pasar senggol Poyowa Kecil, berbagai fasilitas yang dipersiapkan tentunya menjadi sebuah penilaian baik dari warga Kotamobagu dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Oleh sebab itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Kotamobagu Herman J Aray mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai macam fasilitas bagi pengunjung, pembeli serta penjual di pasar senggol poyowa kecil..
“Diantanya mengstandbykan mobil Damkar, fasilitas lampu, tenda-tenda serta dijaga oleh pihak keamanan,” kata Kepala Disperindagkop Kotamobagu Herman J Aray, Sabtu kemarin (17/06).
Menurut Aray, Pemkot terus berupaya untuk membuat pedagang dan pembeli nyaman berada di pasar senggol Poyowa Kecil.


TN/SVG
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP Hanny Lukas dan Ketua APKLI Kotamobagu Dolfie Paat, Sabtu malam (17/06), sekitar pukul 23.45 Wita, bertempat di Pasar 23 Maret Gogagoman, Kotamobagu Barat. Dok: PRD

FajarTotabuan.com - Sampai saat ini, upaya mediasi pembangunan Pasar Senggol Gogagoman belum mencapai titik klimaks. Hal ini tercermin ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu masih menutup diri terkait izin Pasar Senggol Gogagoman tersebut.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Kotamobagu Dolfie Paat mengatakan bahwa kurangnya respon Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara terhadap surat yang dilayangkan pihaknya membuat pihak warga semakin resah. Namun, pihaknya tetap akan melakukan mediasi berdasarkan prosedur administrasi di negeri ini.

"Sampai detik ini, kami tidak mendapatkan jawaban dari Walikota Kotamobagu, tapi kami tetap akan terus menyurat sampai adanya keputusan dari Walikota," pungkas Dolfie setelah diwawancarai awak Media, Sabtu malam (17/06).

Kericuhan yang terjadi antara Satpol PP dan Warga Gogagoman sempat menjadi "Tranding Topic" beberapa hari lalu di berbagai Media Cetak, Media Online, dan Media Sosial (FB, BBM, dan lain sebagainya). Hal ini tentunya sangat merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Bolaang Mongondow (Bolmong) AKP Hanny Lukas yang hadir ditengah-tengah warga Gogagoman mengungkapkan bahwa jika sampai saat ini surat yang dilayangkan APKLI untuk Walikota Kotamobagu belum dikonfirmasi, maka buatlah surat permohonan lagi ke Pemkot Kotamobagu dengan dasar yang lebih kuat lagi.

Nampak AKP Hanny Lukas dan Ketua APKLI Kotamobagu Dolfie Paat saat sedang berdiskusi tentang surat permohonan pembuatan Pasar Senggol Gogagoman. Dok: PRD

"Saran saya, besok APKLI Kotamobagu membuat surat permohonan lagi ke Pemkot Kotamobagu, jangan lupa melampirkan rekomendasi DPR Kota Kotamobagu, serta pernyataan Wakil Walikota Kotamobagu di beberapa Media Online yang mendukung adanya dua pasar senggol," kata AKP Hanny Lukas 

Hanny juga menghimbau kepada warga, jika ingin melakukan mediasi untuk pembangunan Pasar Senggol Gogagoman, maka gunakanlah retorika logis dan tentunya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, bukan dengan perang fisik yang hanya merugikan kedua belah pihak.

"Mari kita berperang dengan mekanisme bukan dengan adu jotos, agar supaya jika memang pasar senggol ini diizinkan maka tugas Kepolisian akan ikut menjaga Kamtibmas," tutupnya.


PRD/SVG

Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Wakil Walikota Kotamobagu Drs Hi Jainuddin Damopolii (Photo: Google)

FajarTotabuan.com - Kemelut pasar senggol yang menjadi "Tranding Topic" kalangan pebisnis, pemuda Gogagoman dan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu beberapa hari ini cukup menghebohkan dunia pemberitaan baik Media Cetak, Media Online bahkan Media Sosial. Hal tersebut ditanggapi dengan bijak dan kepala dingin oleh Wakil Walikota Kotamobagu Drs Hi Jainuddin Damopolii.
Menurutnya, demi menjaga keamanan di bulan suci Ramadhan, baiknya Pemerintah selaku pemegang kekuasaan memberikan rekomendasi bagi pengadaan pasar senggol di Gogagoman yang juga merupakan langganan pusat pasar senggol yang digelar setiap tahun.
“Yang penting aman, dari pada terjadi keributan, pada intinya Pemerintah itu menginginkan masyarakat aman, tanpa ada masalah, apalagi ini sedang menghadapi bulan suci Ramadhan,” kata Jainudin, ketika dihubungi via seluler, Kamis (16/6) tadi.
Bahkan, berdasarkan sejarah tradisi pasar senggol di Kota Kotamobagu, Jainuddin mengatakan bahwa pencetusan (awal mula) ide masyarakat Gogagoman dalam pengadaan pasar senggol sudah cukup untuk menjadi dasar pembukaan lokasi pasar senggol di lokasi tersebut, dan tentunya hal ini bisa mengembalikan sekaligus mengembangkan nilai historisnya.
“Setidaknya kita menghargai apa yang sudah menjadi tradisi mereka, apalagi pasar senggol ini awalnya merupakan ide dari masyarakat Gogagoman,” tutupnya.

(PRD/SVG)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Aditya Moha bersama Ketua Fraksi Golkar DPR RI Robert Kardinal (tengah) dan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto (kanan)

FajarTotabuan.com - Hadirnya Aditya Anugrah Moha bersama Ketua Fraksi Golkar DPR RI Robert Kardinal dalam agenda buka puasa bersama (BukBer) yang diselenggarakan di kediaman Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto, tentunya merupakan kabar baik bagi Masyarakat Bolaang Mongondow Raya. Pasalnya, ADM yang akrab disapa "Didi" saat ini tengah melakukan kajian penting dalam rangka mempromosikan peluang industri yang ada di Sulawesi Utara, khususnya BMR.
Selain membahas tentang industri Sulawesi Utara, ADM dan Menteri Perindustrian RI berdiskusi tentang Ekonomi kreatif. Saat berlangsung diskusi, ADM mengajak Menteri agar datang ke Sulawesi Utara khususnya di Bolaang Mongondow Raya untuk menyaksikan iklim investasi yang ada. 
"Beliau Insha Allah akan ke Sulut, tentunya dengan harapan besar Pemerintah berjenjang Propinsi dan Kabupaten/Kota bisa bersama-sama menyiapkan instrument industry di daerahnya masing-masing," kata ADM.
Pada kesempatan itu juga, Hartanto sempat menyinggung soal tujuan pembangunan industri pada tahun 2015-2019, yaitu penguatan struktur Industri nasional, peningkatan nilai tambah di dalam Negeri, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan Pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh Ketahanan nasional.
“Tadi Pak Menteri juga sempat menyentil soal kesenjangan antara wilayah,untuk itu dalam mengatasi kesenjangan pembangunan sector industri,kementerian industri akan terus berupaya melakukan pemerataan dan penyebaran industry ke seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Turut hadir dalam bukber tersebut Direktorat yang bertugas untuk mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui pusat-pusat pertumbuhan industry baru diluar daerah Jawa dalam bentuk Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI),Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI),Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). 


OS/SVG
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Pimpinan Komisi XI DPR RI saat menggelar Rapat Khusus Pimpinan Fraksi (Poksi), Selasa (13/06).

FajarTotabuan.comKomisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat khusus Pimpinan Fraksi (Poksi) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sekaligus berdampak sosial kemasyakaratan serta menjaga capaian target Good Governance dan pembangunan yang lebih baik.

Rapat Poksi Komisi XI DPR RI tersebut membahas tentang Asumsi Dasar Ekonomi Makro & Proyeksi 2018 (RAPBNP 2017 & RAPBN 2018). Adapun pembahasan Asumsi Makro tersebut meliputi beberapa aspek, yakni sebagai berikut:

1) Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 
Tahun 2017 : 5,1 % 
Tahun 2018 : 5,4 - 6,1 % (usulan kami 5,1 - 5,3 %)

2) Inflasi (%,yoy) 
Tahun 2017 : 4,0 %
Tahun 2018 : 3,5 +_ 1 % (sesuai dgn usulan kami dan BI)

3) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
Tahun 2017 : 13.300
Tahun 2018 : 13.500 - 13.800 (usulan kami 13.300 - 13.500 ).

4) Tingkat Bunga SPN 3Bulan (%,yoy)
Tahun 2017 : 5,3 %
Tahun 2018 : 4,8 - 5,6 %

Target Pembangunan

5) Tingkat Pengangguran (%) 
Tahun 2017 : 5,6 %
Tahun 2018 : 5,1 - 5,4 %

6) Tingkat Kemiskinan (%)
Tahun 2017 : 10,5 %
Tahun 2018 : 9 - 10 %

7) Gini Rasio (%)
Tahun 2017 : 0,39 
Tahun 2018 : 0,38

8) IPM (indeks)
Tahun 2017 : 70,10
Tahun 2018 : 71,38

Anggota Komisi XI DPR RI Aditya Anugrah Moha Siahaan SKed MM mengatakan bahwa kajian ekonomi kali ini membahas tentang asumsi makro RAPBNP 2017 dan RAPBN 2018.

"Semoga Asumsi Makro yang Kami tetapkan nanti akan membawa dampak sosial kemasyarakatan, pembangunan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan capaian-capaian target pemerintah yang lebih baik," kata ADM melalui akun Facebooknya, (Aditya Moha) pada Selasa, (13/06).

Nampak Bung Aditya Moha Siahaan (ADM) saat digelarnya Rapat Khusus Pimpinan Fraksi oleh Komisi XI DPR RI.


Dirinya juga menambahkan bahwa Indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi dan merata di segala penjuru bangsa dapat menjadikan bangsa yang unggul melalui sumber daya manusia yang kompetitif/siap bersaing, terampil/skill yang baik, serta memiliki karakter keIndonesiaan yang teruji.

"Mari kita tetap memberi support dan sekaligus mengawasi kinerja pemerintah secara berjenjang agar capaian-capaian pembangunan dan target ekonomi kita semakin stabil tercapai serta bisa terealisasi dengan baik," ajak ADM.  

Lanjutnya, dengan adanya indeks pembangunan yang baik tentunya tercermin dari pengangguran yang semakin menurun dengan memperluas serta membuka lapangan kerja yg semakin banyak dan memadai, tingkat kemiskinan pun bisa lebih turun agar mampu melahirkan manusia yang mumpuni, tingkat kesenjangan/gini rasio yang tidak lagi terlalu lebar sehingga tidak menciptakan jurang lebih besar antara si kaya dan si miskin. 

"Semoga kerja kerakyatan kami bisa terukur dan sekaligus menjadi pertanggungjawaban kami kepada rakyat Indonesia terlebih rakyat Sulawesi Utara sebagai daerah pemilihan kami," tutupnya.


SVG

Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

FajarTotabuan.com
- Pedagang kaki lima (PKL) di kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), mulai memadati sejumlah lokasi berdagang, guna memenuhi kebutuhan masyarakat jelang perayaan natal 2016 dan tahun baru 2017.

Jelang hari natal, lapak PKL tampak memenuhi badan dan pinggiran jalan di pusat kota 45 Manado. Umumnya para pedagang berjualan pakaian, sepatu, dan berbagai kebutuhan natal dan tahun baru lainnya.

Seperti para pedagang pakaian, yang menjual baju dengan berbagai macam motif dan corak bervariasi, diantaranya baju anak hingga pakaian orang dewasa.

Menurut para pedagang, mengaku sudah lama berjualan baju, namun saat momen natal dan akhir tahun, mereka lebih memilih berjualan dipinggiran jalan ketimbang di dalam toko.

"Barang yang di jual terjamin kualitasnya dan harganya cukup dari pada harga di toko," Pedagang Baju, Sri Wahyuni.

Omset yang diperoleh pun cukup menggiurkan para pedagang, sehingga mereka berani berjualan setiap tahunnya di pinggir jalan, meski kadang menimbulkan kemacetan arus lalu lintas kendaraan. (arm)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ciri-Ciri Pecahan Rp 20.000 Edisi Baru 2016,/ist

FajarTotabuan.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meresmikan pengeluaran uang dan penngedaran sebelas pecahan uang rupiah desain baru edisi (TE) 2016, di gedung Bank Indonesia, Jakarta, senin (19/20/2016).

Dalam Sambutannya, Presiden menekankan rupiah merupakan bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. “Setiap lembar rupiah adalah wujud kedaulatan kita sebagai negara, bahwa kita tidak bertransaksi dengan mata uang negara lain. Setiap lembar rupiah adalah bukti kemandirian Indonesia, kemandirian ekonomi kita di tengah ekonomi dunia,” ujarnya.

Terlebih dalam Edisi terbaru pecahan ada sesuatu yang menarik. Pasalnya, Pahlawan asal Sulawesi Utara (Sulut) DR GSSJ Samratulangi kini akan menghiasi rupiah di pecahan Rp. 20.000,00.

Untuk kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mengenang perjuangan salah satu pahlawan Sulut ini Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw yang hadir dalam acara tersebut mengatakan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah terhadap tokoh pahlawan asal nyiur melambai.

"Semua masyarakat harus bersyukur pahlawan Sulut mendapat penghargaan dari pemerintah," ungkap Kandouw. (humas/arm)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Saat Awak Media Mewawancarai Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw./Ist

FajarTotabuan.com - Diparipurnakannya PT Membangun Sulut Hebat (MSH) Perseroda, pada kamis (15/09) tadi membuka harapan baru bagi nyiur melambai.

Karena PT MSH ini nantinya akan mengelolah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung. KEK sendiri telah ditetapkan pada PP No 52 tahun 2014 tentang KEK. Sedangkan untuk pengelolahnya tertuang dalam PP 100 tahun 2012 tentang penyelenggaraan KEK pasal 34 a ayat 1.

"Disamping itu, ketika pemda ingin mengalokasikan APBD ataupun APBN KEK Bitung untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas di dalam KEK Bitung seperti membeli tanah maka dibutuhkan suatu mekanisme untuk penyertaan modal dari pemda. baik provinsi maupun Kabupaten/Kota ke PT Membagun Sulut Hebat Perseroda," ujar Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw setelah menghadiri paripurna pagi itu.

Alhasil pembangunan ekonomi menjadi tujuan dari PT MSH seperti yang tertuang dalam PP no 100 tahun 2012 tentang penyelenggaraan KEK pasal 34 ayat 2. 

"Bagi kami dengan terbentuknya PT Membangun Sulut Hebat Perseroda adalah menjadi landasan pijak dan peluang yang akan mengantar kita pada percepatan pembangunan daerah di tengah tekad untuk menjadikan Sulut menjadi pintu gerbang indonesia ke asia timur dan pasifik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," tambah Wagub kepada awak media. (Arm)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ketua Assosiasi Petani Cengkeh Seluruh Indonesia (APCI) Setly Kohdong.
Ketua APCI, Setly Kohdong saat diwawancarai awak media rabu (07/09).

FajarTotabuan.com - Kabar hangat kini tersaji didunia agraria Sulawesi Utara (Sulut). Harga roko yang merangkak naik, tapi sayangnya harga cengkeh malah merosot kebawah.

Nyatanya, sejumlah elemen petani cengkeh datang mengadu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, rabu (07/09) dan dijamu oleh ketua DPRD Sulut, Andre Angouw, Wakil Ketua, Steven Vreeke Runtuh (SVR) dan Wakil Ketua, Wenny Lumentut.

"Kami akan melaksanakan demo. Lima ribuh petani cengkeh akan turun dalam demo itu," ujar Ketua Himpunan Petani Cengkeh Sulut, Boy Tangkau.

Selain banyaknya faktor yang membuat harga cengkeh jatuh, akan tetapi keanehan harga rokok yang terus naik disamping kebutuhan cengkeh, seharusnya harga menjadi naik. Hal ini buat para elemen yang mewakili cengkeh gontot untuk turun aksi.

"Memang demo merupakan salah satu cara mengdongkrat harga cengke, sebab sejauh ini demo yang paling cepat direspon oleh pemerintah untuk menaikan harganya," ujar Ketua Assosiasi Petani Cengkeh Seluruh Indonesia (APCI) Setly Kohdong.

Disisi lain, menjadi keluhan terkait, import cengke juga kian meresahkan para petani. Import tersebut membuat komoditi agraria ini membludak hingga harga merosot jauh. 

"Memberi jalan keluar agar Pembahasaan lebih detail dengan Komisi II, nantinya hasil rapat bisa disampaikan ke pabrik pusat," tungkas Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD, Wenny Lumentut juga membenarkan jika harga cengke yang merosot karena import dalam jumlah besar membuat para petani merenge atas harga produk yang para petani hasilkan.

"Mungkin harga turun ada sebabnya, itu yang harus kita cari dan bicarakan
Soal Impor 40.000 ton cengkeh yang membuat harga rusak, intinya sampai sekarang kran impor masih dibuka, untuk itu petani lokal tidak bisa bergerak. Maka semua pabrik pengambilannya agak melemah," tungkasnya. (Arm)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ilustrasi

FajarTotabuan.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan emerintah berhati-hati menyikapi wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 perbungkusnya. Menurutnya di balik wacana itu bisa ditunggangi oleh kepentingan asing.

“Pemerintah jangan terjebak oleh kampanye antirokok yang dikendalikan oleh kepentingan asing,” kata Misbakhun kepada suara.com, Sabtu (20/8/2016).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan jika harga rokok dinaikkan menjadi Rp 50.000 per bungkus, maka nasib industri rokok jelas akan bangkrut. Ribuan tenaga kerja diprediksi kena PHK.

“Jika pabrikan rokok gulung tikar, maka jutaan pekerja di sektor tembakau akan menganggur dan catatan kemiskinan Indonesia akan semakin besar,” ujar Misbakhun.

Selain itu, kata dia, nasib para petani tembakau semakin tidak menentu akibat dampak kenaikan harga rokok tersebut yang memiliki kontribusi penting bagi penerimaan negara.

"Efeknya berkontrubusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan industri 5 sampai 7 persen. Penerimaan negara (cukai) merupakan kebijakan penerimaan negara (APBN) yang signifikan. Industri tembakau-rokok berkontribusi dalam output nasional 1,37 persen atau setara 12,18 miliar dolar AS,” tutur Misbakhun. (Suara.com)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Distamben Bolmong Lakukan Penertiban Penjual LPG  Nakal
Kepala Distamben Bolmong, Ir Kartina Mokoginta

FajarTotabuan.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) melakukan penertiban di wilayah pasokan harga untuk LPG yang berukuran 3 kilogram (kg). 

Ini dilakukan mengingat, beberapa pemasok sudah kedapatan menjual dengan harga diatas standar penjualan yang berkisar Rp35 ribu. 

Tentunya hal ini mendapat perhatian yang sangat serius dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) mengingat kebutuhan warga Bolmong yang mengeluh akan harga LPG yang terlalu mahal.

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Ir Kartina Mokoginta bahwa penjualan LPG berukuran 3kg di Kecamatan Dumoga Timur sudah melewati standar yakni diatas Rp18 ribu dan sudah berstatus Harga Eceran Tertinggi (HET). 

“Tentang informasi tersebut, kami akan melakukan kroscek di lapangan terkait adanya permainan harga tabung LPG 3 Kg,” ujar Kepala Distamben Bolmong pada Selasa (02/08).

Kartina menegaskan, jika di lapangan nanti kedapatan ada oknum yang sengaja menimbun LPG dan memasok dengan harga tinggi di pasaran, maka akan dikenakan sanksi yang tegas.

“Izinnya akan dicabut. Kami (Distamben) akan meminta kepada distributor LPG agar tidak menyalurkan ke agen yang sengaja menimbun atau mempermainkan harga itu,” tegasnya.

Kartina pun berharap agar para agen tidak menaikan harga LPG 3Kg secara sepihak mengingat akan kebutuhan warga yang sangat penting terhadap penggunaan LPG tersebut.

“Saat ini harga LPG di agen sekira Rp18 ribu,” katanya. 

Hal ini senada dengan himbauan warga di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur. Mereka pun berharap agar pemerintah secepatnya mengantisipasi kenaikan harga itu. 

“Dengan harga yang sudah tidak masuk akal (Rp35ribu) sangat memberatkan bagi kami. Apalagi tabung LPG 3 Kg ini, digunakan untuk keperluan sehari-hari,” tutup salah seorang warga Imandi yang tak mau disebutkan namanya. (SVG)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Rencana Pembangunan Pasar Di Inobonto 1 Jadi Tersendat
Saat Sosialisasi, Rencana Pembangunan Rencana Los Kios (Foto : SVG)

FajarTotabuan.com -  Rencana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam membangun pasar di Kelurahan Inobonto 1, sepertinya akan tersendat. Pasalnya, dalam sosialisasi masyarakat menolak rencana yang telah di paparkan. 

Dinas Pasar Bolmong bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Bolmong, Rabu (27/07) Pukul 15.00 Wita turun langsung dalam melaksanakan program Sosialisasi Wacana Pengadaan Pasar Los Kios.

Dalam sosialisasi tersebut, kedua instansi Pemerintah, langsung turun dalam meninjau kelayakan lokasi pembangunan pasar di Kelurahan Inobonto 1.

Kepala Dinas Pasar Bolmong, Pasar Rusdin Manggopa mengatakan pembangunan pasar di Inobonto 1 ini di garuk dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong.

"Sosialisasi ini merangkum untuk penertiban dan perbaikan posisi dan lokasi penjualan sekaligus pengadaan pasar berstandar modern," ujar Rusdin

Rusdin menambahkan pembangunan pasar ini difungsikan untuk kegiatan masyarakat Inobonto dalam melakukan kegiatan jual-beli.

"Pemerintah sudah berpikir untuk mengadakan Pasar dan berniat baik untuk kepentingan masyarakat," jelas Rusdin.

Namun sayangnya, kegiatan ini tak dapat memuaskan harapan masyarakat, pasalnya, menurut salah satu warga yang hadir dalam sosialisasi pembangunan pasar tersebut, jika anggaran pembangunan Los Kios (Pasar-red) tidak memadai untuk pasar tersebut. 

"Pasar ini besar, sedangkan Dana yang kecil tidak memadai untuk pembangunan Pasar berstandar modern. Kalau hanya untuk merubah bangunan pasar Los kami tidak mendukung, namun kalau untuk pembangunan pasar bertingkat kami siap bekerja sama karena besarnya jumlah pedagang di Kelurahan Inobonto 1," ucap Salim Al Hasni sebagai salah satu masyarakat Inobonto 1.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindag George Ganor menjelaskan, pengadaan pasar Los masih dalam tahap wacana menunggu komentar masyarakat mengingat tidak ada persetujuan dari Komunitas Pedagang di Kelurahan Inobonto 1.

"Pembuatan Pasar ini menjadi 'PR' bagi kami (Disperindag) untuk menargetkan pembuatan pasar yang lebih baik lagi," jelas Tanor.

tambahnya, konteks Pembuatan pasar Los "kios" sudah diwacanakan untuk mendengar komentar Masyarakat demi pengelolaan pembuatan pasar berstandar nasional. 

"Masyarakat tentu harus bersabar untuk menunggu Anggaran jika ingin pengadaan pasar lebih baik lagi," ajak Tanor.

Kadis Pasar juga menambahkan, Perencanaan Lokasi untuk pasar Los "kios" tentunya menjadi bahan untuk dikaji kembali karena masyarakat Kelurahan Inobonto 1 tidak mendukung pengadaannya. Serta menurutnya, masyarakat pun wajib membantu dalam pencarian lokasi. 

Disis lain, hasil sosialisasi pengadaan Pasar di Inobonto pun berujung pada Pembuatan Pasar bertingkat, mengingat banyak masyarakat yang berdagang tidak mendapatkan tempat jika hanya diadakan semacam Pasar Los "kios".

"Kalau pun masyarakat menolak, itu artinya harus menunggu pada anggaran yang layak dan maksimal untuk diadakannya Pasar Bertingkat dan tentunya masyarakat harus bantu carikan lokasi untuk pembangunannya," tegas Rusdin.

Tanor dengan seksama membacakan hasil pertemuan dan sosialisasi Pasar yakni beberapa hal yang perlu ditinjau Dinas untuk mengadakan pembangunan pasar di Kelurahan Inobonto 1.

"Lokasi yang tidak memenuhi syarat, dan Proposal harus diadakan untuk membuat Pasar bertingkat," tutup Tanor.(SVG)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan


FajarTotabuan.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melaksanakan Program Pencacahan (Listing) Usaha Ekonomi pada Sensus Ekonomi 2016 pada tanggal 1 Mei - 31 Mei 2016.

Keguatan yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan Program yang menugaskan sekitar 180 Orang dalam pencacahan Listing Usaha Ekonomi (Sensus Ekonomi) 2016.

Program Badan Pusat Statistik menggunakan tenaga Masyarakat lewat Sistem Pendaftaran Online dan Manual pada hari ini, Rabu (22/06) telah membayarkan honor seluruh PCL dan PML Sensus Ekonomi 2016.

Menurut penuturan Kepala BPS Bolmong, Ir. Novri. P. Mokoagow bahwa hari ini BPS telah membayarkan seluruh honor Petugas Sensus Ekonomi 2016 melalui Kantor Pos di berbagai lokasi tempat tinggal Petugas. Menurutnya hal ini merupakan sebuah kewajiban BPS dalam program yang telah dijadwalkan BPS Pusat dan BPS Provinsi. 

"Ini sudah merupakan kewajiban program Sensus Ekonomi 2016 dalam pencairan honor Petugas PCL dan PML dan rencananya akan dibayarkan pada hari ini di Kantor Pos sesuai dengan wilayah dan lokasi tempat tinggal petugas," jelas Novri.

Hal ini sependapat dengan Pernyataan Tim BPS Kab. Bolmong, Suharto Ilahude yang juga merupakan salah satu Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) Kec.Bolaang. Suhar sapaan akrabnya juga membenarkan ucapan Kepala BPS Bolmong tentang pencairan honor PCL (Petugas Pencacah Lapangan) dan PML (Petugas Pemeriksa Lapangan).

"Pencairan Honor BPS kepada seluruh Petugas Sensus Ekonomi 2016 diadakan pada hari ini," ucap Suharto.

Suhar juga menambahkan program pencairan pun diadakan di seluruh Kantor Pos di Bolmong. Berdasarkan Lokasi Kontrolnya, Kantor Pos Kec. Bolaang yang terletak di Desa Inobonto Kec. Bolaang dijadikan sebagai Loket Pembayaran Honor Petugas Sensus Ekonomi 2016.

"Pencairan Honor BPS dilaksanakan di Kantor-kantor Pos di Bolmong, kami yang berada di Kec. Bolaang melaksanakan pembayaran Honor di Kantor Pos Kec. Bolaang tepatnya di Desa Inobonto", tutupnya. (SVG)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

FajarTotabuan.com - Genderang nada kebangkurat PT. Bangun Wenang Beverages Company di tanah Minahasa Utara (Minut) nampaknya kian nyaring hingga terdengar sampai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

PT Bangun Wenang Gulung Tikar, Diduga Sebarkan Coca-Cola Tak Layak Konsumsi
Saat Komisi IV DPRD Sulut Menerima Massa Aksi

Siapa sangka ? Perusahaan yang bergerak dibidang produksi minuman bermerek kelas dunia Coca-Cola atas dasar Lisensi dari PT Coca-Cola Indonesia harus gulung tikar diduga atas kesalahan yang ditabung sampai oleh perusahaan tersebut. 

Kini tabungan itu menjadi Bom waktu bagi Perusahaan besar ini hingga harus membuat mereka bangkrut lantaran kontrak Lisensi yang diberikan PT Coca-Cola Indonesia kepada PT. Bangun Wenang Beverages Company tidak diperpanjangan lagi.

Kini penyebab-penyebab tidak diperpanjangnya kontrak mulai terkuak satu-satu persatu. Salah satunya adalah saat ribuan massa yang didampingi ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federal Serikat Pekerja Buruh dan Pekerja Umum, Jhon Sineri membeberkan kesalahan PT. Bangun Wenang Beverages Company dalam aksi yang disambut Komisi IV DPRD Sulut, diruang Rapat II.


"Setiap akhir Tahun mereka memaksa menjual Minuman Coca-cola Rijek atau tak layak Konsumsi," ujar Jhon, kamis (17/06) kemarin.

Jhon menjelaskan kepada Komisi IV yang ada, jika PT. Bangun Wenang Beverages Company tidak diperpanjang Kontraknya oleh PT Coca-cola Indonesia karena memproduksikan coca-cola yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan Standard yang telah ditetapkan.

"Mereka tidak membeli bahan dasar pembuatan Coca-cola di PT. Coca-Cola Indonesia, bahkan gula yang sudah ada standardnya dari PT. Coca-Cola Indonesia mereka tidak membelinya disitu, mereka hanya membeli di pasar biasa saja," ungkap Jhon.

Ternyata tak hanya itu saja membuat PT. Bangun Wenang Beverages Company tidak menerima perpanjangan Kontrak Lisensinya dan hingga Pailit. "Bahkan sumur dari 6 yang berfungsi 3 hanya satu sumur saja yang dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda)," tutur Jhon.

Bahkan kata Jhon sudah hampir satu tahun iuran Asuransi Kesehatan BPJS yang sering dipotong dari ratusan karyawan PT. Bangun Wenang Beverages Company setiap bulannya, tidak pernah diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

"Tentunya ini melanggar UU, dan panggil Owner Tenje Tenoh dan Hendrik untuk mengembalikan hak-hak karyawan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh mengatakan akan memanggil Owner PT. Bangun Wenang Beverages Company untuk di mediasi dengan parah karyawan atau Buruh. 

"Kami juga akan memanggil Badan Pemeriksan Obat Dan Manakan (BPOM) untuk permasalahan ini," ujarnya.

Ditambahkan juga oleh anggota Komisi IV, Rita Lamusu dengan mengatakan kita semua harus tetap bersabar tanpa ada menimbulkan sikap anarkisme. "Dalam waktu dekat kita akan undang Ownernya lewat Disnakertrans. Jika ada kasus lainnya seperti Pidana akan dilimpahkan ke instansi yang bersangkutan," ujar Anggota Legislatif asal Bolaang Mongondow Raya ini. (Arm)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Distamben Bolmong "Warning" Pangkalan LPG
Ilustrasi Penjualan LPG

FajarTotabuan.com – Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), akan menindak dengan tegas kepada pihak pangkalan yang menaikan harga Gas LPG secara sepihak.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kartina Mokoginta, menyusul meningkatnya permintaan Gas LPG di Bulan Ramadhan.

“Kami meminta kepada Pangkalan LPG untuk tidak menaikan harga secara sepihak, sebab jika hal itu dilakukan maka, kita akan berikan sangsi berat, berupa pencabutan izin,” tegas Kartina Mokoginta.

Sebagaimana diketahui, bahwa permintaan Gas LPG biasanya hanya mencapai pada kisaran enam ribu tabung, namun semenjak ramadhan permintaanya meningkat.

“Permintaan kebutuhan Gas LPG naik dua kali lipat yakni 13.440 tabung untuktiga kilo per pekan, namun warga masyarakat tidak perlu khawatir sebab pemerintah menjamin stoknya tetap tersedia hingga lebaran nanti,” ujar Kartina, Rabu (16/06).

Lebih lanjut dirinya menerangkan, bahwa keberadaan pemasok Gas LPG  hanya dua saja dibolmong, dimana mereka membawahi sekitar 120 pangkalan.

Kartina Mokoginta pun menghimbau kepada 
masyarakat, untuk turut berperan aktif dalam melakukan pengawasan harga dipangkalan.

“Pengawasan kami terus lakukan, hanya saja memang bagi penjual eceranyang ada diwarung-warung tentu saja, tidak dapat kami pantau, olehnya kami meminta peran aktif masyarakat untuk turut melakukan pemantauan,“ himbaunya. (SVG)

Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Warga Berharap Pemkab Bolmong Pantau Harga Sembako
Ilustrasi (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com — Warga di Kabupaten Bolmong saat ini mulai resah dengan naiknya stok harga untuk kebutuhan pokok (sembako). Pada awal Ramadhan 1437 H, hampir sebagian besar pembeli dan pedagang  di Kel. Inobonto 1 meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, untuk mengawasi kenaikan harga barang di pasar. Pasalnya, saat bulan seperti ini, banyak oknum yang menaikan harga sepihak. 

”Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi harga Sembako di pasar untuk antisipasi kenaikan harga bahan pokok,” ujar Rifka Ginoga, salah satu warga Kel. Inobonto 1. 

Menurutnya, harga sembako di pasar mulai naik menjelang bulan puasa. Seperti harga bawang putih, cabe, beras dan berbagai kebutuhan lainnya mulai naik. 
“Biasanya bawang putih dibeli Rp5ribu saat ini sudah dijual dengan harga Rp7 ribu,” ucap Rifka, selasa (07/06). 

Hampir sebagian Pedagang di Pasar Inobonto mulai mengaku stok kebutuhan pokok mulai berkurang akhir-akhir ini, sehingga harganya naik. ”Biasanya stok kebutuhan pokok ada dan banyak tapi herannya sampai saat ini masih belum masuk dan ulai menipis," kata Iwan Mokodompit salah satu pedagang di Pasar Inobonto.

Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Ir George Tanor setelah dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk saat ini harga kebutuhan pokok di pasar-pasar masih normal. Namun katanya, tidak menutup kemungkinan harga kebutuhan pokok akan naik. 

“Ini biasa terjadi. Namun kami sudah mengantisipasi kenaikan barang tersebut dengan mendatangkan pasokan dari luar daerah. Saya berharap kepada para pedagang untuk tidak sepihak menaikkan harga,” imbau Tanor. (SVG)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Jelang Ramadhan, Harga Kebutuhan Pokok Di Boltim Naik Draktis
Foto : Pasar Tradisional Kotabunan

FajarTotabuan.com -Jelang datangnya bulan suci Ramadhan, harga kebutuhan pokok menjadi naik secara dratis. Hal ini disampaikan pedagang di pasar tradisional Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Informasi yang di peroleh dari Ibu Eda, salah satu pedagang di pasar tradisional Kotabunan, sekarang ini semua bahan pokok, terutama bawang, cabe, tomat,  semuanya naik.

"Bawang merah biasa dijual 40 ribu per kilo gram, sekarang naik 48 ribu per kilo gram. Sedangkan rica biasa dijual 35 ribu per kilo sekarang naik 60 ribu per kilo. Tomat biasa dijual dengan harga 8 ribu per kilo, kini naik 12 ribu per kilo gram," terangnya, pedagang pasar tradisional kotabunan ini kepada wartawan.

Lanjutnya, Sedangkan gula pasir biasa dijual dengan harga 12 ribu per kg sekarang naik sampai 16 ribu per kg.

"Gula pasir saja kami jual biasanya 12 ribu serang naik menjadi 16 ribu per Kilogramnya," ungkapnya.

Dihari yang sama, Terkait kenaikan harga ini, Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Ahmad Muliadi, saat dikonfirmasi, dirinya mengatakan memang ada kenaikan harga tapi belum terlalu signifikan. 

"Memang saat ini harga bahan pokok ada kenaikan harga, tapi belum terlalu signifikan. Dan kami setiap minggu akan melakukan Monitoring," tutupnya Muliadi. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Jelang Bulan Puasa, Disperindag Sulut Tak Ingin Kebakaran Jenggot
Kebutuhan pasar, ist

FajarTotabuan.com - Tak Ingin Kebakaran Jenggot dalam menyediakan sembilan bahan pokok (sembako) jelang bulan puasa 2016 Masehi atau 1437 Hijiri'ah, membuat Kepala Dinas Perindustrian dan Pertambangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jenny Karouw sudah mewanti-wanti akan kelonjangkan permintaan pasar.

Jenny menjelaskan, jelang bulan puasa ini pastinya permintaan sembako akan terus meningkat terlebih nanti saat hari raya. Namun hal tersebut terus di monitoring oleh instansinya.

"Stok harus aman secara keseluruhan, bukan hanya di Bolmong. Tetapi di Seluruh Sulut juga," ujarnya, kepada wartawan media ini, selasa (10/05/2016).

Diruang kerjanya, Jenny juga menuturkan jika pihaknya selalu memonitoring jika terjadi kenaikan harga secara ekstrim jelan bulan suci milik umat muslim ini.

"Kami selalu momintoring harga sembako. Jila terjadi kelonjakan kita langsung lakukan operasi pasar," tuturnya.

Dirinya menjelaskan, biasanya terjadi kenaikan harga atau inflasi adalah rica, karena permintaan masyarakat akan rica begitu tinggi dengan kebiasan makan masyarakat Sulut yang hobbi makanan pedas.

"Biasa terjadi inflasi itu rica, tapi kita berusaha seminimal mungkin untuk menekan agar tidak terjadi inflasi. Permintaan rica yang sering terjadi inflasi, biasa sampai harga 100rbu perkilonya," ungkapnya.

Pencegehan sendiri, Disperindag Sulut terlah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulut. "Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengatur jadwal panen raya agar bersamaan dengan permintaan masyarakat yang tinggi," tandasnya. (Arm)