Anggota DPRD Bolmut, Mulyadi Pamili SH. /Ist

FAJARTOTABUAN.COM, BOLMUT - Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahayani) di Kawasan Bolas Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), kembali disorot keberadannya. 

Kali ini datang dari Anggota DPRD Bolmut Mulyadi Pamili SH. Menurutnya ada aroma yang tak beres dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pemotongan gaji PNS itu. 

Karenanya, Mulyadi meminta Kejaksaan Negeri Boroko untuk menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran tersebut. Pasalnya, sampai saat ini, pembangunan ‘Mahayani’ yang dilaksanakan sejak 2013 silam belum memberikan tanda-tanda rampungnya kegiatan tersebut. Padahal sudah sekitar Rp 1,03 M dana sumbangan PNS yang digelontorkan untuk penyelesain proyek tersebut.

"Sudah dua tahun kegiatannya tidak kelar-kelar, hal ini mengindikasikan adanya ketidakberesan. Kami minta pihak kejaksaan segerah menyelidiki dugaan penyelewengan dana Mahayani itu," tutupnya.

Dari pantauan awak media, kondisi beberapa bangunan tidak selesai dikerjakan Ada dugaan kuat, bahwa proyek itu terkesan sudah tidak ditangani lagi alias dibiarkan begitu saja. Tak hanya itu, diduga pihak ketiga yang melaksanakan proyek tersebut sudah lepas tangan. Batang hidungnya sudah tak kelihatan di lokasi pekerjaan.

“Hingga kini pekerjaannya belum rampung-rampung, tidak ada lagi tukang yang mau kerja sebab upah mereka sebagian besar tidak dibayarkan,” ungkap salah sorang warga yang kebetulan lewat di lokasi tersebut.

Sementara itu, salah seorang PNS, yang tidak mau identitasnya ditulis, mengatakan, mereka merasa ditipu dengan pemotongan gaji dan tunjangan. Mereka, ikhlas menyumbang pada pembangunan Mahayani. Ironisnya, justru sumbangan itu disalah gunakan.

Diketahui, dana 'Mahayani' salah satunya bersumber dari sumbangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui pemotongan gaji dan tunjangan. (*/Lily)

Post A Comment:

0 comments: