Articles by "Boltim"
Tampilkan postingan dengan label Boltim. Tampilkan semua postingan
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ketua komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang/ist

FajarTotabuan.com - Laporan yang sampai di gedung cengkih terkait adanya perambahan hutan lindung oleh warga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ternyata sudah terjadi puluhan tahun adanya.

Kebenaran itu, terkuak saat agenda Komisi I DPRD Sulut mengunjungi daerah yang dipimpin Bupati Sehand Salim Landjar, senin (06/06). Laporan itu sendiri dibeberkan oleh Pemkab Boltim.

Dalam kunjungan itu, komisi I melihat sudah terjadi pembangunan pondok-pondok di hutan lindung. “Ternyata itu sudah berlaku dari tahun 70-an (1970),” ungkap Ketu Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, Rabu (7/6), di tempat kerjanya. 

Dalam turun lapangan komisi I itu  beberao warga sudah memohon agar tidak dipindahkan lokasi tersebut. “Masyarakat memang sudah bermohon kepada kami tapi kami sudah sampaikan akan melihat dulu masalah ini dengan peta. Kalau memang ini hutan lindung tidak bisa dibiarkan,” sambung politisi Gerindra ini.

Sementara, tindakan komisi tersebut dalam rangka menindak lanjuti laporan yang dihimoun masyarakat dan diteruskan oleh Pemkab Boltim. “Sehingga kita meninjau lapangan dengan mengundang pemerintah daerah. Kita meninjau lapangan sampai ke pokok yang dipermasalahkan. Kita juga bersama-sama dengan pemerintah provinsi Sulut untuk bersama-sama melihat di Boltim,” ujarnya. 

“Kita akan mengambil jalan keluar mana yang tepat. Pastinya kita sudah melakukan pemantauan,” kuncinya. (Ar)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ilustrasi Hutan Lindung / ist

FajarTotabuan.com - Terkait dengan issu adanya perambahan hutan lindung di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sulawesi Utara langsung fokus guna menyelesaikannya dengan menyambangi daerah yang disangkakan.

Agenda turun lapangam tersebut telah disusun sebelumnya, guna melihat secara langsung permasalahan perambahan hutan lindung di Gunung Simbalang Boltim.

“Komisi I ke Boltim terkait masalah perambahan hutan,” kata Maxi Tenda Kepala Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan, senin (05/06).

Keberangkatan Komisi I itu pun dibenarkan oleh anggota Komisi I DPRD Sulut, Jenny Mumek.  “Yah, Komisi I ada kunjungan ke Boltim untuk mengecek adanya laporan perambahan hutan di sana,” kata Mumek. (Ar).
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
 Keadaan saat ini di Pantai Kelurahan Inobonto 1, Kecamatan Bolaang pada pukul 17.30


FajarTotabuan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bolmong Ir Chenny Wayong mengimbau kepada seluruh masyarakat Kelurahan Inobonto 1 Kecamatan Bolaang yang khususnya terletak di wilayah pesisir pantai, agar lebih berhati-hati dan mengantisipasi akan terjadinya cuaca yang buruk yakni curah hujan dengan intensitas yang tinggi dan lebat disertai angin kencang, dan gelombang pasang air laut yang cukup besar.

“Saat ini, TRC BPBD Bolmong sudah berada di Lokasi untuk mengevakuasi serta mengimbau masyarakat agar bisa mengungsi di tempat yang lebih aman mengingat cuaca yang belum stabil,” ujar Chenny saat dihubungi melalui via Whatsapp pada Kamis sore, (26/01).


Tidak adanya tanggul untuk menahan kerasnya gelombang air ombak yang besar


Wayong juga mengatakan, pihak BPBD Bolmong saat ini akan terus mengupayakan pencegahan awal terkait potensi gelombang pasang air laut yang besar dan bahkan saat ini sudah mulai memasuki rumah warga setempat.

“Upaya sementara kami yakni pembuatan tanggul darurat penahan ombak dengan menggunakan karung yang berisi material pasir dan lain sebagainya,” katanya.

Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini Tim BPBD Bolmong tengah melakukan mediasi kepada seluruh warga yang berada di pesisir Pantura. Menurutnya, sudah ada beberapa personel yang diturunkan untuk menyebarkan bantuan logistik di Lokasi yang terkena bencana gelombang pasang air laut yakni Poigar, Nonapan Baru, Maelang, dan Inobonto 1.

“Ada 4 Personil yang sudah bergerak ke Lokasi yang tertimpa bencana tersebut, untuk makanan dan lain sebagainya rencana akan diserahkan pada besok hari,” tutupnya. 

Pantauan FajarTotabuan.com, sampai saat ini gelombang pasang air laut di Kelurahan Inobonto 1, Kecamatan Bolaang pun semakin besar, dan kini sudah mulai memasuki rumah warga setempat dan bahkan ada beberapa rumah warga yang rusak akibat potensi gelombang air laut yang besar.


(SVG)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

Saat Sejumlah Warga Yang Merasa didiskriminasi di Pilsang Boltim Mengaduh di DPRD Sulut,kamis (27/10)./arm

FajarTotabuan.com - Pemilihan Sangadi (Pilsang) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) disinyalir jadi ajang balas dendam dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 yang memenangkan Sehand S Landjar dan Rusdy Gumalangit menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boltim 2016-2021.

Pasalnya, dari pengakuan sejumlah calon sangadi yang didiskulifikasi tak wajar ini mengarah adanya diskriminasi karena dukungan mereka pada Pilkada 2015 yang berlabuh pada calon dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang saat itu menjadi rival Sehand dan Gumalangit.

Sejumlah warga Boltim yang merasa dirugikan akibat tendesi politik ini, mangakui adanya upaya Bupati Boltim membantai darah PDIP di Boltim dengan tidak meloloskan calon sangadi diluar pendukung Bupati dan Wakil Bupati saat ini.

"Saya tidak lanjut karena saya sudah di pojokan  terus, sehingga saya tidak melanjutkan Pilsang dan gugur sebagai calon," ujar Suriati Podu dari Desa Bulawan, saat mengaduh di Kantor DPRD Sulut, kamis (27/10).

Hal itu memaksa pendukung bahkan kader PDIP yang ingin menjadi Sangadi di Kabupaten Boltim harus pupus. "Demokrasi janganlah di pasung. Berkas pencalonan Sangadi saya saja hilang entah kemana," tungkas Heli Massi, warga Desa Modayag 1.

Bahkan sejumlah warga mengatakan Bupati Sehand S Landjar dan Wakil Bupati Rusdy Gumalangit turun lapangan menjadi panitia seleksi calon Sangadi. "Dan Bupati seleksi dengan wawancara dan pertanyaan diluar materi yakni mempertanyakan dukungan pada siapa waktu pilkada lalu," pungkas Edi Mamonto, warga yang juga mengeluhkan nasibnya di DPRD Sulut.

Sementara itu, anggota Komisi I, Julius Jams Tuuk yang menerima warga Boltim tersebut mengatakan nantinya keluhan ini akan diproses. "Kita akan proses menyurati ketua DPRD, dan sesuai mekanisme kita akan hearing agar ada hak klarifikasi dari pemerintah di Boltim," ujar politisi PDIP ini.

Tuuk juga menyesalkan adanya aksi balas dendam di Pilsang Boltim. Tuuk menjelaskan keluhan ini akan diperdalam. 

"Jika benar adanya diskriminasi hanya karena dia orang PDIP, maka bupati Boltim sudah bukan melawan rakyatnya tapi melawan PDIP," pungkasnya. (Arm)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Akibat hujan lebat yang terjadi di sejumlah titik di Sulut./ foto : Humas 

FajarTotabuan.com - Peringatan dini tentang cuaca hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dikeluarkan BMKG Manado pada Jumat (21/10) hari ini yang berpotensi hujan berintensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di-Empat wilayah Kabupaten Kota diantaranya, Kota Manado, Tomohon, Kabupaten Minahasa (Tondano), Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang berlangsung sejak pukul 12.30 Wita dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 14.30 Wita. 

Untuk itu, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengimbau agar masyarakat mewaspadai hujan sedang hingga lebat yang berintensitas angin kencang disertai petir yang sedang melanda daerah Sulut. Hal itu dimaksudkan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. 

Olly menyebutkan di musim penghujan yang masih terus melanda daerah kita telah menimbulkan banjir lokal (genangan air) di beberapa titik di dalam Kota Manado seperti depan  Megamall, Kelurahan Banjer dan Ringroad 1. 

"BMKG Manado sendiri lewat surat himbauan yang di keluarkan hari ini (Jumat-red), yang di terima Pemprov Sulut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut, menjadi warning bagi masyarakat Sulut," ujar Dondokambey yang saat ini sedang melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sementara Kepala BPBD Sulut, Noldy Liow mengakui bahwa memang pada beberapa hari lalu sejak tanggal 17-19 saat dirinya berada di Kepulauan Miangas Kabupaten Talaud, sudah terasa sekali cuaca angin kencang. 

"Saat itu perkembangan badai HAIMA karena memang berada dekat Pulau Luzon bagian Negara pesisir Singapura, dimana Jarak antara Luzon dan Miangas kurang lebih 700 mil. Sehingga secara tidak langsung wilayah Sulut turut merasakan angin kencang yang mempengaruhi juga tinggi gelombang," terang Liow. 

Terinformasi saat ini perkembangan badai HAIMA sudah semakin bergerak agak menjauh seperti informasi diatas, untuk hujan yang terjadi saat ini secara klimatologi wilayah Sulut sudah berada pada transisi untuk masuk ke musim hujan, katanya. (Humas/Arm).
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ilustrasi gaji
Ilustrasi THR (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) kembali memberikan peringatan terhadap seluruh perusahaan di daerahnya untuk segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan mereka masing-masing.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Helmi Gani seraya mengatakan kalau pemberian THR tersebut mengacu pada peraturan menteri (Permen) ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 pengganti permen nomor 4 tahun 1994, atau pembayar THR jelang 7 hari sebelum hari raya.

“Kami menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk bisa mematuhi peraturan menteri tenaga kerja tersebut, dan segera membayarkan hak dari para karawan yakni THR mereka,” kata Gani.

Selain itu, dirinya pun mengatakan kalau saat ini, telah terjadi perubahan regulasi terkait dengan status karyawan yang berhak menerima THR. 

“Untuk saat ini, sesuai dengan peraturan menteri yang baru, karyawan yang baru bekerja selama 1 bulan pun bisa mendapatkan THR tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk buruh atau karyawan yang memiliki masa kerja diatas 12 bulan, maka THR mereka menurut Gani bisa sebesar 1 bulan gaji. 

“Sementara buruh yang kerjanya dibawah dari 12 bulan bisa disesuaikan dengan perhitungan masa kerja mereka,” ucapnya. Gani menegaskan kalau pihaknya tetap akan melakukan pengawasan terkait dengan pembayaran THR tersebut. (Fery)

Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

Rusmin Mokoagow, Kepala Disdukcapil Boltim.
Rusmin Mokoagow, Kepala Disdukcapil Boltim./ist

FajarTotabuan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meminta Pemerintah Desa (Pemdes) untuk melaporkan secara intens data kependudukan, terutama bagi penduduk yang meninggal dunia.

Hal ini dimaksudkan untuk bisa diketahui data pengurangan penduduk pada setiap Desa se-Boltim.

”Ini untuk pembuatan Akta kematian agar dapat diketahui adanya pengurangan penduduk dalam suatu Desa,” ungkap rusmin.

Dirinya menjelaskan, salah satu kelengkapan dokumen kependudukan adalah pembuatan Akta Kematian. Dan Akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan berdasarkan laporan dari Pemdes setempat.

“Saat ini kita sedang berupaya kalau di suatu desa terjadi kematian harus segera melapor. Sebab, data itu akan direkap setiap tiga bulan,” jelasnya.

Adapun prosedur pengurusan Akta kematian tersebut katanya, dari masyarakat melapor ke pihak Pemdes yang selanjutnya dilaporkan ke tingkat Kecamatan dan kemudian dari Kecamatan akan diteruskan ke Pihak Capil.

”Jadi Pemdes harus pro aktif untuk melakukan koordinasi dengan Kecamatan terkait pengurusan Akta Kematian in,” katanya.

Disamping itu, Kepala Disdukcapil Boltim, Rusmin Mokoagow juga menambahkan, betapa pentingnya pengurusan Akta Kematian ini sehingga pihaknya terus berupaya melakukan pendataan di setiap Desa yang ada.

“hal ini sudah di sampaikan baik langsung maupun melalui surat edaran lewat Kecamatan untuk diteruskan kepada Pemdes kalau ada kematian dalam suatu desa, maka segera laporkan ke staf capil,” katanya.

Sekedar diketahui, berdasarkan data hasil rekapan di Disdukcapil Boltim, baru sebanyak 67 kasus kematian yang telah dibuatkan akta kematiannya. Jumlah tersebut sesuai laporan yang masuk terhitung sejak Januari hingga Mei 2016. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

Ramlah Mokodompis, Kepala Dipertanak Boltim./ist

FajarTotabuan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak), Senin (20/06) belum lama ini menggelar Sosialisasi penerapan gerakan tanam jajar legowo.

Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar yang sempat memberikan sambutan pada pelaksanaan kegiatan memaparkan beberapa misi pembangunan yang hendak dicapai, dimana salah satu diantaranya terkait dengan sektor pertanian yang tertuang dalam visi yaitu memantapkan sektor pertanian dan perikanan yang unggul, mandiri, dan sejahtera.

"Pembangunan lima tahun kedepan, sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor andalan di Kabupaten Boltim. Ini dapat menopang pendapatan masyarakat dalam menunjang perekonomian di Daerah ini," jelasnya.

Salah, katanya, satu program Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo adalah mewujudkan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor - sektor strategis.

"Sebagaimana tertera dalam sembilan agenda prioritas pembangunan oleh Presiden dan wakil Presiden yakni salah satunya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar, maka penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani menjadi fokus utama pembangunan pertanian," terang Bupati.

Di saat yang berbeda, kepala Dispertanak Boltim, Ramlah Mokodompis menambahkan, jika kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan bagi para petani di Boltim.

"Bantuannya yakni Combine Harvester sebanyak 10 Unit, Conseler 16 unit, Traktor 15 unit, dan Alat Panen sebanyak 10 unit. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi dan merupakan salah satu upaya pemecahan masalah dari aspek jumlah populasi tanam." tambah Ramlah menjelaskan.

Diapun berharap agar bantuan yang telah diberikan dapat memberi manfaat bagi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tani di Boltim.

"Setelah pemberian bantuan ini kami juga tidak hanya melepas tangan begitu saja, namun tetap akan selalu turun ke lapangan, untuk mengecek alat dan hasil produksi para petani," tutupnya.

Dari hasil pantauan media ini, sempat hadir dalam pelaksanaan kegiatan yakni, Komandan Kodim 1303 Bolmong, para Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan sejumlah Kepala Bagian di Lingkup Pemkab Boltim, Kapolsek Kotabunan, Para Sangadi penerima program kegiatan Bumdes, serta Para pengurus dan kelompok tani penerima bantuan. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan

Disdukcapil Minta Aparat Desa Proaktiv Soal Akta Kematian
Rusmin Mokoagow, Kapala Disdukcapil Boltim.

FajarTotabuan.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) meminta semua aparat desa yang ada di daerah ini, agar lebih proaktif dalam melaporkan pengurangan jumlah atau kematian penduduk di desa, sehingga Dinas bisa mengeluarkan akta kematian.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Boltim, Rusmin Mokoagow. Menurutnya, dari Bulan Januari-Juni 2016 Dinas baru mengeluarkan akta kematian sebanyak 67 orang.

"Kami meyakini bahwa selama di bulan-bulan itu, bukan hanya 67 orang yang meninggal di Boltim. Kendala biasanya ada di perangkat desa yang jarang melapor jika ada warganya yang meninggal," kata Mokoagow, kepada sejumlah media diruang kerjanya.

Padahal, katanya, untuk mengurus akta kematian itu tidak lama dan caranya, hanya pihak keluarga melaporkan ke Sangadi/Lurah setempat jika ada dari keluarganya yang meninggal dunia.

"Nanti Sangadi akan melapor ke Kecamatan dan diteruskan ke Dinas atau bisa saja Sangadi langsung melapor ke Dinas, malah bisa juga via SMS ke salah satu staf di Dinas, namun harus disertakan NIP yang bersangkutan. 5 menit akta kematian sudah selesai," tuturnya.

Sehingga, ia menghimbau agar para aparat desa agar lebih proaktiv dalam menjalankan Undang-Undang (UU) No 4 tahun 2013 perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, terkait pengurusan akta kematian.

"Tiap bulan aparat desa harus melaporkan angka kematian warganya ke Kecamatan dan diteruskan ke Disdukcapil. Maksimal 30 hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia," himbaunya.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Catatan Sipil Disdukcapil Boltim, Nortje Songigilan menjelaskan, akta kematian itu sangat penting bagi Warga Boltim dan keteraturan data kependudukan di daerah ini.

 "Bagi warga yang akan mengurus sesuatu di Bank atau sebagainya, seperti gaji pensiun mantan suami atau isteri. Bahkan Dinas harus memasukkan data mulai dari jumlah KTP sampai akta kematian warga ke Propinsi 3 bulan sekali," katanya. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Kapala DPPKAD Boltim, Oscar Manoppo
Kepala DPPKAD Boltim, Oscar Manoppo (Foto:Ist) 

FajarTotabuan.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, Oscar Manoppo mengatakan untuk gaji tenaga honorer masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Bupati.

“Kami Masih menunggu sesuai keputusan SK Bupati,” Kata Oscar, rabu (15/06).

Adapun kenapa SK belum di keluarkan, dikarenakan terdapat kekeliruan yang masih menjadi buah pikiran Pemkab saat ini. Mengapa ? Pasalnya, tidak ada oknum tenaga honorer yang tidak masuk kerja namun tetap menerima gaji layaknya dirinya masuk kerja.

“Harus ada peninjauan kembali kenapa tidak masuk kerja namun bisa menerima gaji dan itu diserahkan kepada Kepala Badan (Kaban) seperti yang kedapatan dan terbukti ditemukan oleh bupati Sehan Landjar saat melakukan sidak di BPBD beberapa hari yang lalu,” ungkapnya.

Diketahui adapun dana yang disediakan Pemda untuk membayarkan gaji-gaji dari tenaga honor yakni 12 miliar untuk keseluruhannya sekitar 18 miliar untuk sekiranya 1000 lebih tenaga honorer yang ada di lingkup Pemkab Boltim. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Saat Sehan Landjar Melakukan Sidak Administrasi Kepala BPBD
Caption: Saat Sehan Landjar Melakukan Sidak Administrasi Kepala BPBD (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Nasib Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Julius Pelealu saat ini berada di ujung tandu.

Hal ini menyusul adanya laporan pada Bupati Boltim Sehan Landjar, hingga membuat orang nomor satu di Boltim ini harus jadi naik pita (Marah-red).

Pasalnya, laporan tersebut, terkait dengan penyalahgunaan anggaran untuk pembayaran gaji honorer untuk Operator Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar), dimana dicurigai telah terjadi permainan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

“Ada laporan bahwa, Operator Damkar tidak ada orangnya tapi gaji dibayar terus. Ini harus ditindak lanjuti,” ungkap Bupati Boltim, Sehan Landjar dihadapan Assisten III Setda Boltim, Djainudin Mokoginta bersama sejumlah awak Media dengan nada tinggi pada Senin (13/06) siang tadi.

Selain itu, Dirinya menambahkan, jika penyalanggunaan anggaran tersebut terbukti, maka akan diberi sanksi terhadap pimpinan SKPD yang bersangkutan.

”Kan kalau tidak ada orangnya, otomatis gaji yang dibayarkan itu, masuk di kantong Pimpinan SKPD. Itu namanya korupsi.” tegasnya.

Menurutnya, pimpinan SKPD harus bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Sebab akan diberlakukan sanksi tegas apalagi berkaitan dengan gaji.

”Ini harus segera diselesaikan. Kalau perlu segera lakukan pergantian. Copot saja pimpinannya.” ujar Bupati.

Selain itu, Kepala BPBD, Julius Pelealu saat dikonfirmasi terkait masalah ini sempat berkilah bahwa, dirinya tidak pernah melakukan penyalahgunaan anggaran.

”Ini adalah bagian dari resiko yang terjadi pada seorang pimpinan. Kalaupun dicopot, tidak apa – apa yang penting saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sesuai Tupoksi.” ungkap Pelealu.

Adapun gaji yang diduga fiktif tersebut, terinformasi telah dilakukan pembayarannya selama dua bulan yakni Januari hingga Februari.

”Gaji Operator Damkar atas nama Evander Nender, perbulan itu berjumlah Rp 2 juta. Namun ada potongan sebesar Rp. 200 ribu. Jadi yang diterima tinggal Rp. 1.800.000/ perbulan,” terang Bendahara BPDB Boltim, Aditya Rantung.

Sekedar diketahui, usai menerima laporan terkait dugaan penyalahgunaan pembayaran gaji honor terhadap operator Damkar tersebut, Bupati Sehan langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kantor BPBD Boltim Sore tadi. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Diknas Boltim Bakal Verifikasi Data Kehadiran Guru
Kepala Diknas Boltim, Yusri Damopolii (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Dinas Pendidikan dan Nasional (Diknas) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menindaklanjuti penyampaian Bupati Sehan Landjar SH, terkait kurangnya partisipasi guru dalam mendidik siswa.

Menurut Kepala Diknas Boltim Yusri Damopolii, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi data kehadiran guru di Kecamatan Nuangan. 

Hal ini dilakukan karena terinformasi banyak pegawai yang malas masuk kerja.

“Data yang dikumpulkan selain daftar hadir tenaga guru, akan dilihat juga surat peringatan kepala sekolah setempat, hal ini untuk memperkuat keputusan yang bakal dikeluarkan,” ujar Yusri

Sebelumnya bupati mengatakan ada tenaga guru yang sudah malas bekerja, sehingga sebagaimana yang diamanatkan undang undang, dimana 46 hari berturut turut atau tidak berturut turut selama setahun tidak masuk kerja, maka akan dipensiunkan. (*/Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Sekertaris Daerah Boltim, Ir. Muhammad Assagaf (Foto:Ist)
Sekertaris Daerah Boltim, Ir. Muhammad Assagaf (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) segera melakukan lelang tujuh jabatan penting dalam struktur Pemerintahan.

Lelang jabatan akan direncanakan pada bulan juni ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sekertaris daerah (Sekda) Muhammad assagaf ketika di konfirmasi dihadapan sejumlah Wartawan.

“Seleksi terbuka tersebut diperuntukan tujuh jabatan eselon dua, dan kita sudah konsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta,” tegas Assagaf

Hasil konsultasi yang disampaikan tersebut, menurut Sekda Boltim, pada dasarnya akan merekomendasikan lelang jabatan terbuka.

“Untuk pertama kalinya dikabupaten Bolaang Mongondow timur (Boltim) melaksanakan Lelang jabatan, dan Pusat akan merekomendasikan pelaksanaan lelang jabatan tersebut,” ujarnya

KASN menjanjikan akan mengirimkan rekomendasi untuk memperbolehkan lelang jabatan selambatnya Kamis pekan ini.

“Setelah keluar rekomendasi kita langsung rapat panitia seleksi. Sesuai laporan ke Bupati, pertengahan puasa (Juni) kita umumkan,” ungkapnya

Sedikitnya ada tujuh jabatan eselon II yang lowong akan dilelang, dan itu juga merupakan saran dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Mereka minta satu jabatan, minimal lima peserta karena tiga yang akan diajukan ke Bupati. Jika tidak, sebaiknya jangan. Sebab kalau hanya tiga, apa yang dinilai,” tutup Muhammad Assagaf. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Dinkes Boltim Targetkan Dua Puskesmas Terakreditasi
Kepala Dinkes Boltim, Eko Marsidi (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Sebagai tindaklanjut program Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jika semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) wajib terakreditas hingga 2019.

Tahun ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boltim menyiapkan dua dari tujuh Puskes di Boltim yakni Puskesmas Modayag dan Kotabunan untuk proses diakreditasi.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinkes, Eko Marsidi jika pihaknya tengah menyiapkan semua persyaratan administrasi dan teknis terkait penilaian status akreditasi puskesmas. 

“Semuanya disiapkan, terkait Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), Unit Kesehatan Perorangan (UKP), administrasi dan managemen puskesmas,” ungkapnya.

Eko mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap Puskesmas yang akan dilakukan penilaian hingga September nanti oleh tim Independen pusat. 

“Kita dampingi hingga semua syarat dan ketentuan rampung. Jika semua selesai tim penilai pusat akan turun melakukan penilaian,” terangnya.

Selain itu, Eko juga menambahkan pihaknya sudah menyiapkan persyaratan termasuk tenaga teknis dan administrasi puskesmas. 

“Tenaga medis disemua bidang sudah disiapkan. Kita upayakan semua syarat segera rampung,” tuturnya.

Eko juga mengatakan pihaknya optimis hingga 2019 nanti semua puskesmas di Boltim terakreditasi. 

“Semua bertahap, tahun depan Puskesmas Tutuyan dan Nuangan akan diakreditas,” pungkasnya.(Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Sehan Landjar Optimis WTP, Boltim Besok Terima Opini BPK
Bupati Sehan Landjar. (Ist)


FajarTotabuan.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) pada Jumat (10/06) besok, akan menerima opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Manado.



Hal ini sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Ir. Muhammad Assagaf, dimana pekan ini Kabupaten Boltim nantinya akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2015 oleh BPK bersama sejumlah Kabupaten kota. 



“Kemarin (Selasa) sudah dilakukan penyusunan action plan, dan sudah selesai, selanjutnya akan terima LHP pada Jumat pukul 9 pagi,” katanya saat ditemui diruang kerjanya.



Lanjutnya, BPK merekomendasikan agar pemda melakukan teguran kepada pengelola keuangan yang tidak tertib dan memberi teguran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar teliti dalam memeriksa sasaran program dan kegiatan. 



“Kita diminta memberikan teguran kepada satuan kerja yang lalai membayar pajak tepat waktu,” ungkapnya.



Menurutnya, BPK memerintakan agar semua temuan atas Tuntutan ganti rugi (TGR) 2015 dapat segera diselesaikan serta dikembalikan ke kas daerah. 



“Berbagai temuan yang didapati oleh BPK, berupa kelebihan pembayaran tiket pesawat oleh semua satuan kerja sudah dikembalikan sebesar Rp 128 juta,” ungkapnya.



Lebih lanjutnya, adapun masalah serius yang perlu dicermati pemda adalah pengelolaan aset yang harus dilusuri pemda. 



“Kita harus konfirmasi juga dengan Kabupaten (Bolmong) Induk terkait mobil yang dihibahkan tak dilengkapi BPKB. Itu harus buat pernyataan bahwa mobil diserahkan tanpa dokumen,” ungkapnya.



Sebelumnya Bupati Boltim Sehan Landjar, mengaku optimis tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. 



“Saya optimis, hanya persoalannya kurang lebih empat bulan bukan saya kendalikan,” bebernya. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Dinas ESDM Kabupaten dan Kota ‘Dicabut’ Kewenangan Sesuai Undang-Undang
Ilustrasi

FajarTotabuan.com - Kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ada di Kabupaten/Kota khususnya di Sulawesi Utara (Sulut) terkesan telah dicabut. 

Hal ini meyusul dengan keluarnya undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Dimana, dalam regulasi tersebut disebutkan kalau pengurusan izin pertambangan dan pengawasannya, sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).‎

“Semua kewenangan atas pertambangan sudah diambil alih Pemprov. Dinas ESDM kabupaten/ kota tak ada lagi kewenangan. Tak tahu seperti apa. Kita rapat koordinasi, tapi tak ada kejelasan,” ungkap Kepala Dinas ESDM Boltim, Safrudin Paputungan.

Bahkan pengawasan tambang pun sudah dilakukan Pemprov berdasarkan SK Gubernur nomor 15 tahun 2015 tentang penanganan konflik ESDM. 

“Kita mengusulkan agar kabupaten kota diberi kewenangan mengeluarkan rekomendasi atau surat pengantar untuk pengurusan IUP Pertambangan,” bebernya.

Safrudin mengatakan Kemungkinan besar semua pegawai dinas ESDM akan ditarik menjadi pegawai propinsi dan pegawai pusat.

“Inspektur tambang ditarik ke pusat. Kita tak ada, tapi kemungkinan tiga pegawai akan ditarik dan didiklatkan. Sisanya ke propinsi,” ujarnya.

Untuk saat ini, dirinya mengatakan kalau pihaknya masih akan melakukan penundaan penerbitan ijin baru. Bahkan, menurutnya luas lahan tambang Boltim kemungkinan akan diciutkan, terutama sejumlah IUP yang sudah habis dan masuk hutan lindung. 

“Beberapa yang sudah perpanjang seperti Kutai Surya Mining dan Daya Tama. IUP lain belum tahu perkembangannya karena sudah kewenangan pemerintah propinsi,” tutup Paputungan. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Bupati Sehan Pertanyakan Dana Hibah PMI
Foto Logo PMI

FajarTotabuan.com - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Bupati Sehan Landjar SH mempertanyakan dana hibah yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Boltim. 

Pasalnya, dana tersebut tidak diketahui peruntukanya. Hal terkuak dari pertanyaan Bupati di halaman Kantor BKDD, Selasa sore (07/06) kemarin.

“Saya mempertanyakan dana yang cukup besar mengalir ke PMI. dana itu sekitar Rp250 Juta di hibahkan ke PMI Boltim, namun tidak jelas (KJ)peruntukanya sebab, hingga kini saya tidak tau digunakan untuk apa dana tersebut,” kata Bupati.

Menurutnya, jika dana tersebut tidak jelas peruntukanya maka akan dimintakan pertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

“Pencairan dana hibah tersebut setahu saya pada akhir tahun lalu, jika tidak ada pertanggungjawabanya, anggota PMI harus bertanggung jawab,” tambahnya.

Terpisah Kepala DPPKAD Boltim Oscar Manoppo SE MM mengaku dana yang dihibahkan ke PMI cukup besar pada tahun 2015, namun tidak sepenuhnya digunakan oleh anggota PMI Boltim.

“Sebanyak Rp300 Juta Dana Hibah untuk PMI, namun yang terpakai serta diberikan LPJnya hanya sekitar 247 Juta, sehingga sisanya diminta untuk dikembalikan, dan sudah dikembalikan sisa dana tersebut,” jelas Manoppo.(Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Ijazah PNS Lulusan Unima Akan Diverivikasi Kembali
(Ilustrasi Ijasah Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Munculnya persoalan yang terjadi di Universitas Negeri Manado (Unima) belum lama ini, yang berakhir dengan diberhentikannya Rektor Unima oleh Kemenristek Dikti, mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Hal ini tercermin dari pernyataan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim, Darwis Lasabuda yang mengatakan kalau pihaknya berencana akan melakukan verivikasi kembali terhadap ijazah milik PNS Boltim yang merupakan lulusan dari Unima. 

“Ada sekitar 162 PNS yang merupakan lulusan Unima di daerah kami. Dimana, ijazah mereka nanti akan diverivikasi kembali,’ ujar Darwis.

Darwis mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke pihak Unima untuk memverifikasi ijazah 162 PNS Boltim. 

“Tiga bulan lalu kita mengirim data ke pihak kampus untuk diverifikasi,” tuturnya.

Selain melakukan pengiriman data, pihaknya telah melakukan kunjungan langsung, namun saat itu pihak kampus tidak memberikan tanggapan. 

“Tiga staf saya langsung ke Unima, namun saat itu pihak kampus tidak memberikan keterangan mengenai keabsahan ijazah mereka,” terangnya.

Ia menjelaskan, verifikasi ijazah untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. 

“Kampus bermasalah tentunya menjadi perhatian Pemkab. Atas ketidak nyamanan pihaknya akan melaporakan pihak unima ke dirjen perguruan tinggi (Dikti),” tukasnya.(Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Sehan Landjar, Geram Ada Oknum Pejabat Pemkab Boltim Pangkas Hak PNS
Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Bupati Sehan Landjar SH, geram dengan sikap dari sejumlah SKPD yang sengaja menghambat proses pembayaran, ataupun sengaja memotong hak bawahan.

Pasalnya, selama ini menurut Sehan Landjar, dirinya sudah banyak mendengar laporan yang membawa nama atasan. 

“Ada sejumlah Pejabat yang memotong perjalanan dinas bawahan, serta tunjangan para staff, dengan alasan akan di setor ke atasan, atasan itu siapa ?,” tegas Sehan saat apel akhir beberapa waktu yang lalu.

Selain itu, dirinya merasa sangat marah, sebab, sejumlah SKPD membawa nama atasan, apalagi dengan memotong hak bawahan untuk di setor.

“Saya tidak pernah menerima maupun menyuruh untuk menyetor, lalu diberikan kepada siapa potongan gaji maupun tunjangan para PNS, kalau bicara atasan, saya yang paling tinggi di daerah, saya meminta kepada para staff bagi siapa yang memotong hak kalian, sampaikan kepada saya, agar mereka mendapat ganjaran karena sudah membawa nama atasan yang tidak pernah saya suruh,” tegas bupati dihadapan ratusan pegawai maupun honorer di Pemkab Boltim.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyinggung kepala BPBD Boltim agar merealisasikan dana yang sudah ditanda tangani sebelumnya, karena Eyang sapaan akrabnya bupati Boltim ini, sempat mendengar berita dimana dana tersebut tidak disalurkan.

“Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dana emergency yang sudah ditanda tangani, ternyata belum dibayarkan kepada warga yang turun langsung mengangkat lumpur di Desa Kotabunan. Saya minta agar dibayarkan, sebab, uangnya sudah ditarik tapi tidak diberikan kepada yang berhak. Jangan sampai mereka mendatangi kantor dan membuat keributan yang pastinya akan sangat memalukan,” jelas Bupati. (Fery)
Fajar Totabuan, Berita Tentang Bolaang Mongodow Raya, Berita Tentang Totabuan
Di Boltim Baru 9 Desa Terima ADD dan DD
Kepala DPPKAD Boltim, Oscar Manoppo (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com - Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), ternyata baru masih bisa dihitung jari.

Pasalnya, baru sembilan desa di Boltim yang sudah mengantongi DD dan ADD karena telah memenuhi persyaratan pencairan dan sudah mempunyai surat permintaan pencairan (SPP).

Sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boltim, Oskar Manoppo, dari 80 desa di boltim, 25 desa sudah menginput Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke Simda (sistem manajemen keuangan daerah) desa.

“Hari 25 desa yang sudah mengunggah APBDes, 9 desa sudah mempunyai rekomendasi pencairan dan sudah bisa mendapatkan ADD dan DD, Pada penyaluran tahap pertama ini, sembilan desa menerima masing-masing Rp 500 juta,” ujar Oscar kadis DPPKAD.

Lanjutnya, dari total dana yang tersalur sudah mencapai sekitar Rp 4,5 miliar. Adapun anggaran dana desa yang sudah masuk ke kas daerah Rp 29 miliar dari total Rp 50 miliar.

“Total DD ditambah ADD di Boltim sekitar Rp 75,8 miliar, dan Tiap desa di Boltim akan menerima sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1,1 miliar DD dan ADD,” kata oscar.

Lebih lanjut dikatakanya, dana tahap satu sudah masuk ke kas daerah, namun pemerintah desa tidak bisa secara otomatis menarik dana tersebut. Pemerintah desa harus memenuhi persyaratan pencairan dan mempunyai SPP.

“Sekarang tanpa SPP dan rekomendasi pencairan, dana tidak bisa ditarik. Pencairan dana sesuai kebutuhan pekerjaan agar pertanggung jawabannya jelas,” tutupnya. (Ferry)