Saat Sejumlah Warga Yang Merasa didiskriminasi di Pilsang Boltim Mengaduh di DPRD Sulut,kamis (27/10)./arm

FajarTotabuan.com - Pemilihan Sangadi (Pilsang) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) disinyalir jadi ajang balas dendam dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 yang memenangkan Sehand S Landjar dan Rusdy Gumalangit menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boltim 2016-2021.

Pasalnya, dari pengakuan sejumlah calon sangadi yang didiskulifikasi tak wajar ini mengarah adanya diskriminasi karena dukungan mereka pada Pilkada 2015 yang berlabuh pada calon dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) yang saat itu menjadi rival Sehand dan Gumalangit.

Sejumlah warga Boltim yang merasa dirugikan akibat tendesi politik ini, mangakui adanya upaya Bupati Boltim membantai darah PDIP di Boltim dengan tidak meloloskan calon sangadi diluar pendukung Bupati dan Wakil Bupati saat ini.

"Saya tidak lanjut karena saya sudah di pojokan  terus, sehingga saya tidak melanjutkan Pilsang dan gugur sebagai calon," ujar Suriati Podu dari Desa Bulawan, saat mengaduh di Kantor DPRD Sulut, kamis (27/10).

Hal itu memaksa pendukung bahkan kader PDIP yang ingin menjadi Sangadi di Kabupaten Boltim harus pupus. "Demokrasi janganlah di pasung. Berkas pencalonan Sangadi saya saja hilang entah kemana," tungkas Heli Massi, warga Desa Modayag 1.

Bahkan sejumlah warga mengatakan Bupati Sehand S Landjar dan Wakil Bupati Rusdy Gumalangit turun lapangan menjadi panitia seleksi calon Sangadi. "Dan Bupati seleksi dengan wawancara dan pertanyaan diluar materi yakni mempertanyakan dukungan pada siapa waktu pilkada lalu," pungkas Edi Mamonto, warga yang juga mengeluhkan nasibnya di DPRD Sulut.

Sementara itu, anggota Komisi I, Julius Jams Tuuk yang menerima warga Boltim tersebut mengatakan nantinya keluhan ini akan diproses. "Kita akan proses menyurati ketua DPRD, dan sesuai mekanisme kita akan hearing agar ada hak klarifikasi dari pemerintah di Boltim," ujar politisi PDIP ini.

Tuuk juga menyesalkan adanya aksi balas dendam di Pilsang Boltim. Tuuk menjelaskan keluhan ini akan diperdalam. 

"Jika benar adanya diskriminasi hanya karena dia orang PDIP, maka bupati Boltim sudah bukan melawan rakyatnya tapi melawan PDIP," pungkasnya. (Arm)

Post A Comment:

0 comments: