Tak Patuhi UU Ketenagakerjaan, Mantan Ketum LMND Ini Sebut Paris Superstore "Belum Insyaf"

Parindo Potabuga

FajarTotabuan.com - Sungguh miris, ketenaran Paris Superstore yang merupakan Toko Swalayan Bonafit terbesar di Kotamobagu terkesan hanya  sebagai simbol semata. Pasalnya, sampai saat ini Paris Superstore Kotamobagu tidak pernah tunduk dengan aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait UU Ketenagakerjaan tentang penerapan Upah Minimum Pekerja (UMP).

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Bolmong Raya, Parindo Potabuga. Menurutnya, Paris Superstore merupakan perusahaan besar dan cukup lama bergerak di dunia perdagangan, tapi kenapa sampai saat ini tidak pernah menaati peraturan pemerintah.

“Jangan kangkangi UU Ketenagakerjaan, ini Negara Indonesia, jadi jangan seenaknya membuat ulah,” ungkap Potabuga, Sabtu kemarin (17/6) saat berbincang dengan sejumlah awak media, di kedai Kopi Korot, Kotamobagu.

Semestinya Perusahaan ini sudah insyaf, karena berdasarkan data yang dikantongi aktivis angkatan 2007 ini, Paris juga pernah bermasalah pada tahun 2009 silam dengan pokok persoalan yang sama.

“Tahun 2009, paris superstore pernah kami kritisi terkait persoalan itu (UMP dan Upah lembur karyawan) bahkan ditindak-lanjuti dengan aksi demo, tapi tetap saja mereka tidak mau tau dengan kritikan tersebut, karenanya saya menilai Paris Superstore merupakan Manifestasi kolonialisme,” kata dia.

Terpisah, Humas Paris Superstore Denny Mokodompit sangat menyayangkan pernyataan Parindo Potabuga. Ia menilai, pernyataan ini terlalu tendensius dan memaksakan opini pembusukan terhadap Paris Superstore.

“Jika niatnya Objektif tanpa tendensius, harusnya bicara secara umum. Bahwa, Ratusan Perusahaan di Kotamobagu, termasuk Pemerintah yg mempekerjakan Tenaga Honorer, Upah kerja yang diterima dibawah UMP. Itu baru bicara Objektif,” kata Denny.

Denny Mokodompit yang sering disapa DeMo juga menambahkan, jika dinilai secara objektif, seluruh perusahaan yang ada di Kotamobagu perlu untuk dikritisi.

“Kenapa Abdi Karya, Dragon dan lain-lain, yang terapkan kebijakan yang sama dengan Paris, justru didiamkan…? Gaya kritis yg subjektif dan Tendensius seperti ini yang merusak dunia investasi di BMR,” tutupnya.

SVG