Gubernur Sulut Sambut Teman Lama Di Komisi III DPR RI

Saat Komisi III DPR RI dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Bertemu Awak media Di Depan Ruang Gubernur, selasa (03/05). (Foto:Arm).

FajarTotabuan.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), selasa (03/05) siang tadi, menerima kunjungan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi atau reses.

Kedatangan Wakil ketua Komisi III DPRRI, Trimedya Panjaitan bersama rekan-rwkan lintas fraksi juga membawa kabar baik kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Kabar baik kali ini, terkait Hukum dan Ham (KumHAM) di Sulut. Seperti akan dinaikannya kelas Polisi Daerah (Polda) Sulut dari B ke A. Hal itu, dikatakan baik oleh anggota Komisi III, mengingat Sulut merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga butuh sektor keamanan yang baik.

"Termasuk lembaga pemasyarakatan (LP) Manado Tuminting untuk kelas II untuk menjadi LP kelas I, begitupun dengan Kejaksaan dan terakhir soal Pengadilan yang diharapkan empat lingkungan Pengadilan itu diantaranya Umum, PTUN, Militer dan Agama bisa jadi satu tempat," kata Trimedy Panjaitan, kepada awak media.

Meski begitu, diakui Panjaitan memang ada kebijakan moratorium dari pemerintah pusat, namun Panjaitan juga mengakui dalam dialog Komisi III dengan Gubernur Sulut, banyak idea-idea kreativ yang diberikan Olly Dondokambey.

"Paling tidak untuk kantor dari PTUN dipinjamkan gedungnya yang memang sekarang ini sudah tidak layak ditempati. Kami juga titipkan pula pasangan-pasangan kerja kami yang ada di Sulut ini kepada pak Gubernur, untuk sarana dan prasarananya, apa yang bisa dibantu sepanjang tidak melanggar aturan," kata Panjaitan yang juga ditemani Ruhut Sitompul (Demokrat), Herman Harry (PDIP), dan anggota legislatif lainnya.

Sementara itu, Gubernur Sulut sangat berterima kasih atas kunjungan dari komisi III yang tidak lain adalah teman waktu Olly masih di bangku parlemen RI.

"Banyak yang harus kita lakukan bersama, khususnya dibidang hukum terutama dengan KemenkumHAM dan imigrasi di Kota Bitung terutama yang ada warga Filipina Sangihe ini bisa cepat diselesaikan," pungkas Gubernur. (Arm)