Janji Politik OD-SK, Diprediksi Bakal Tak Terealisasi

Saat Rapat Pansus RPJMD Sulut, jumat (25/06) Tengah Berlangsung (Foto:Arm)

FajarTotabuan.com - Memiriskan, pasalnya diprediksi janji politik Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw (OD-SK) yang dibentuk dalam visi-misi dan dibunyikan dalam Kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2015, sepertinya tak akan di diwujud nyatakan (terealisasi-red) di Bumi Nyiur Melambai (Sulut-red).

Tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh tim Program Kerja (Pokja) untuk membangun Sulut selama 5 tahun mendatang ternyata tidak sesuai dengan visi-misi top leader Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut saat ini.

Hal ini, tergambar dari rapat Panitia Khusus (Pansus) dan Pokja yang sudah kesekian kalinya. Namun sayangnya pada rapat tersebut, pertanyaan-pertanyaan Pansus RPJMD DPRD Sulut yang dipimpin Diana Dondokambey, terus mengikritisi hubungan 97 program yang disusun Pokja dengan visi-misi OD-SK. 

(Baca Berita Terkait : Pansus Mulai Obrak-Abrik RPJMD Pemprov Sulut)

"Jangan sampai visi-misi Gubernur yang besar tak mampu di APBD dan tak mampu mengkodisikan hal tersebut," ujar Anggota Pansus, Edison Masengi, pada Rapat Pansus RPJMD, Jumat (25/06) di aula Paripurna Sekertariat DPRD Sulut.

Tak hanya itu saja. Geliat Gubernur Sulut dalam membantu program Presiden Jokowi-JK dalam rehabilitasi 1000 pengguna narkoba juga tak masuk dalam garis besar program nasional Pemprov Sulut, seperti yang termuat dalam draft RPJMD Bab 7.

"Kenapa dalam garis besar tidak dicantumkan pembuatan Rehabilitasi pengguna narkoba, padahal Gubernur Sulut sering mengungkapkan itu, dan semangat dalam memberantas narkoba," tanya Anggota Pansus lainnya, Kristovorus Deky Palinggi (KDP).

Senada dengan KDP, Sekertaris Pansus RPJMD, James Karinda kembali mengisyaratkan jika RPJMD yang disusun Pokja tak beriringan dengan penyampaian Gubernur kepada masyarakat.

(Baca juga : Pemkab Boltim Ingatkan "Hak" THR Para Karyawan)

"Terkait pembangunan, dibanyak kesempatan Gubernur Sulut sering menyampaikan akan menjadikan Sulut tempat pariwisata seperti salah satunya mengelolah ecenggondok yang sudah hampir menutupi icon pariwisata danau Tondano, tapi kenapa tidak masuk dalam program kerja," ujar Karinda.

Karinda menambahkan, jika ada juga program yang sering dikatakan Gubernur Sulut tapi tidak tertuang dalam RPJMD seperti mempercantik sungai dan lainnya.

"Karena kalau kita berpidato lalu tidak masuk di Program itu menjadi dusta. Dan jika tidak masuk di RPJMD lantas kita laksanakan kegiatan tersebut maka akan menjadi temuan di BPK nanti," tandas politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, ketua Pokja, Roy Roring mengakui memang masih banyak yang belum dimasukan mengingat kondisi saat ini. "Kita perlu masukan untuk dibenahi lagi," ujar Pj Walikota Manado periode 2015-2016. (Arm)