Saat Haering sedang berlangsung (Foto:Ist)

FajarTotabuan.com  - Banyaknya permasalahan yang terjadi bagi pengguna Kartus BPJS di RSUD Prof Kandow membuat Komisi IV DPRD Sulut membuat haering bersama RS, BPJS, dan PMII.

Ketua Komisi IV, James Karinda mengatakan pihak RS harus maksimal memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna BPJS. Pasalnya, mereka sudah mengeluarkan uang srtiap bulannya demi kesehatan mereka. 

“Jangan sudah masuk di BPJS kemudian ada lagi pembayaran. Jadi kalau boleh kantong darah tidak lagi dibayar,” tegas Karinda, saat memimpin rapat hearing dengan mitra kerja Dinas Kesehatan Sulut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof Kandouw, BPJS dan PMI, Senin (23/5/16) kemarin. 

Karinda mengatakan sempat kedapatan hal yang aneh saat di RS kehabisan drah padahal di PMII stok darah masih banyak.

“Malah katanya disuruh untuk mencari pengganti donor,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPJS Cabang Manado,Greisthy Borotoding menjelaskan,  dalam system di BPJS sudah diatur mengenai hal itu. Ada pembayaran yang disebut perpaket diagnosa.

Untuk perpaket diagnosa itu sudah terakomodir dengan biaya-biaya  di antaranya konsultasi dokter, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, foto ronsen, tindakan operasi, pelayanan jenazah dan juga pelayanan darah.

“Sesuai dengan indikasi medis. Jadi pelayanan darah sudah masuk semuanya di situ,” ujarnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Prof Kandouw, Maxi Rondonuwu mengatakan, antar  pimpinan akan bekerjsama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang telah terendus dalam hearing bersama Komisi IV.

“Soal donor pengganti kan itu kalau tidak ada golongan darah, memang harus donor pengganti. Tapi yang dalam praktek katanya ada yang minta donor pengganti dulu. Kalau memang masih ada seperti itu kan tidak betul itu,” ungkap Rondonuwu.

Disisi lain, Plt Unit Direktur  UTD PMI, Enriko Rawung menandaskan, memang sempat terungkap masalah, kantong darah di PMI tidak diambil melainkan justru disuruh untuk mencari pengganti kantong darah baru.

“Nantinya, rumah sakit akan minta ke kita dan nanti akan ada staff kita yang akan mengawal itu. Saya akan konsultasi langusung dengan forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) untuk mengawal ini,” tandas Rawung. (Arm)

Post A Comment:

0 comments: