Ilustrasi Dana Proyek, ist

FajarTotabuan.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, kritik proyek pembangunan pagar SMK 1 Kotabuanan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui Dinas Pendidikan dan Nasional (Disknas) Provinsi.

Diketahui, Pemprov telah memberikan bantuan untuk pembangunan perbaikan pagar SMK 1 Kotabunan, didesa buyat, Kecamatan Kotabunan, Boltim.

Anggaran proyek tersebut, sekitar 150 Juta. Akan tetapi, budjet yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang yang ada. Pasalnya, pengerjaan sangat memprihatinkan, begitu juga pengerjaan di SMK Tutuyan dengan anggaran 200 juta serta di SMA Modayag 200 juta.

"Satu hal yang saya koreksi Pemprov, telah memberikan bantuan anggaran dana untuk perbaikan pagar SMK 1 Kotabunan, di buyat, melalui Diknas Provinsi, dengan anggaran masing-untuk untuk pagar 150 Juta, SMK Tutuyan dengan anggaran 200 juta, begitu di SMA Modayag 200 juta tapi pengerjaannya jelek sekali," kata Sehan

Berdasarkan data yang behasil dihimpun wartawan FajarTotabun.com, proyek pembangunannya, dilaksanakan semenjak bulan Januari 2016 yang lalu.

Sementara itu, Bupati Sehan Landjar SH, mengungkapkan kekecewaanya terhadap pengerjaan ini dikarenakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti perusahan yang mengerjakan proyek tersebut baik nama perusahannya yang mendapatkan proyek tersebut.

Lanjut Sehan, Kepala Diknas Boltim saja, tidak mengetahui tentang adanya bantuan proyek tersebut. "Sedangkan dinas pendidikan saja tidak mengetahui proyek pembangunan tersebut," Katanya.

Sementara itu, Kadis Diknas Boltim, Yusri Damopolii, saat dimintai keterangan oleh wartawan FajarTotabuan.com, tentang keterangan mengenai perihal pembangunan tersebut mengunkapkan, bahwa pihaknya tidak mengetahui sebab tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu. 

Begitu juga dari pihak guru-guru dari sekolah tersebut yang sekolahnya mendapatkan proyek bantuan dari pemerintah provinsi melalui dinas pendidikan provinsi mengenai hal tersebut sebagaimana yang dimaksud.

"Dari pihak kami tidak mengetahui pasti proyek tersebut sebagimana yang di maksud dikarenakan tidak adanya pemberitahuan, begitu juga dari pihak sekolah," ungkap Yusri diruang kerjanya.

Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa Pemprov tidak melakukan koordinasi telebih dahulu terhadap pemerintah daerah (Pemda) Boltim. Padahal Pemda seharusnya mengetahuinya agar dapat melakukan pengawalan serta peninjauan dan dapat melakukan sistem administrasi daerah terhadap aset daerah tersebut.

"Pemprov seharusnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar kiranya ini dapat dibuatkan sistem administrasi tersendiri dan menjadi aset daerah," jelasnnya.

Lanjut dikatakannya, saat ini dirinya bakal menyurati pemerintah provinsi (Gubernur), Cq. Dinas Pendidikan provinsi untuk diminta pengusutan terkait anggaran proyek tersebut.

"Saya akan menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov), Cq. Diksna Provinsi agar dapat melakukan pengusutan dana anggaran proyek pembangunannya," tutupnya Bupati Sehan Landjar. (Fery)

Post A Comment:

0 comments: