Terkait Dana Pilkada Manado 20 M, Kata Sumarsono BPK Bakal Audit KPU

Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor, ist

FAJARTOTABUAN.COM - Pj Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Soni Sumarsono menyatakan kepada awak media jika Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manado akan diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), terkait penggunaan anggaran Pilkada Manado.

Angaran yang diminta KPUD Manado untuk menggelar Pilkada lanjutan yang menjadi permasalahan hingga saat ini belum juga terselesaikan, nampaknya, babak baru sudah akan mulai dan menyambut Lembaga Penyelenggara Pemilhan ini (KPU-red).

Pasalnya, menurut Gubernur Sumarsono, anggaran Pilkada yang akan mencapai 20 Miliard sudah digunakan hingga 18 Miliard lebih, dan hal itu, harus segera dipertanggungjawabkan KPU.

"Satusen pun harus dipertanggungjawabkan. KPU harus mempertanggungjawabkan dengan diaudit oleh BPK," beber Sumarsono, Didepan aula Sekertariat DPRD Sulut, Senin (01/02).

Lanjut Sumarsono mengatakan, jangan sampai sudah ada kegiatan yang sudah dianggarkan atau disediakan, lalu dianggarkan kembali pada Pilkada Manado lanjutan 17 Februari nanti.

"Itu namannya Double Accouting, diaudit, tapi setelah diaudit bukan berarti harus dialokasikan bisa dilakukan simultan," tungkasnya, kepada awak media. 

Sambung Sumarsono menjelaskan, Simultan adalah anggaran yang disediakan disisilain Audit tetap dilakukan. Alhasil, kata Sumarsono, bila ada yang Double (ganda dalam penganggaran) bisa diketahui.

"Simultan dilakukan Sambil jalan (Pelaksanaan Pilkada). ini resikonya KPU sebagai pertanggungjawaban," ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, keputusan yang diambil oleh semua pihak untuk menyukseskan Pilkada Manado 17 Februari pasti memiliki resiko, dan itu resiko dari pejabat Publik termasuk Pemkot Manado.

"Semua orang kalau takut tiada ada keputusan, tiada keputusan tanpa resiko, itu resiko pejabat publik. dan resikonya di minimalisir sebisa mungkin, yang penting ada aturannya,” katanya.

"Jadi pemkot bersurat ke Kemendagri, karena semua peraturan tentang penggunaan anggaran atau APBD yang membuat Menteri dalam negeri, dan kemudian pertanggungjawaban itulah yang dijadikan pegangan," tambah Sumarsono, saat membeberkan cara Pemkot Manado agar bisa memberikan anggaran kepada KPUD Manado supaya Pilkada lanjutan bisa dilaksanakan. (Arman Soleman)