Anggota Komisi I DPRD Sulut, Julius James Tuuk./ist
FajarTotabuan.com - Pembahasan RKA RAPBD Biro Umum Sulut dan Komisi I DPRD Sulut menimbulkan permasalahan dari pejabat yang menggunakan Mobil Dinas (Mobnas) lebih dari satu.
Pasalnya, ditengah-tengah penghematan anggaran masih ada Pejabat Pemprov Sulut yang memiliki lebih dari 1 Mobnas. Hal itu menimbulkan kritik dari salah satu anggota Komisi I James Tuuk.
Tuuk meminta agar agar adanya penertuban pejabat yang menggunakan Mobnas lebih dari satu, ditambahkan Legislator Bolmong ini OD-SK sedang melakukan penghematan dan ini tentunya bertentangan.
"Pejabat yang punya lebih dari 1 mobil dinas harus tau diri. Itu dibeli pake uang rakyat. Bukannya aturan sudah jelas," tegas Tuuk, senin (21/11).
Keadaan ini menimbulkan reaksi dari sejumlah elemen salah satunya dari Direktur Sulut Political Institut (SPI) Melky Pangemanan. Dirinya mengatakan keadaan ini seperti ini menjadi kebiasaan pimpinan SKPD.
Disisi lain Kepala Biro Umum Jimmy Rengkuangan mengakui telah mendapatkan perintah dari Gubernur untuk menertibkan Pejabat yang memiliki lebih dari satu Mobnas. "Menurut pak Gubernur masih ada pejabat eselon 2 yang miliki mobnas lebih dari 1," kata Ringkuangan.
Meski begitu JR sapaan akrab Biro Umum belum bisa memastikan instruksi itu terselesaikan. "Saat ini kami sedang melakukan pendataan terhadap aset pemprov khususnya Mobnas yang kini sedang dipegang oleh eselon 2, namun dipastikan dalam waktu dekat pendataan tersebut rampung, ada beberapa dinas yang punya lebih dari 1 fortuner. Dalam waktu singkat, kendaraan bisa diamankan," kata Ringkuangan. (Arm)


Post A Comment:
0 comments: