GSVL-Mor Tak Pro Rakyat

Walikota Manado, GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Manado, Mor Bastian/ foto : Google

FajarTotabuan.com - Kekecewaan yang mendalam mungkin akan di rasakan warga Kota Manado. Pasalnya, di kepemimpinan Walikota Manado, GS. Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Manado, Mor Bastian di beberapa bulan kedepan program Pemerintah Kota (Pemkot) Manado kemungkinan besar tidak pro rakyat lagi.

Program yang tidak pro rakyat itu, tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 yang menimbulkan polemik di rapat paripurna DPRD Kota Manado pada rabu malam (05/10).

Lahirnya sejumlah program yang tak pro rakyat itu, tak setujui oleh Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), sehingga menimbulkan polemik di rapat paripurna penetapan malam itu.

Terlebih saat penetapan tersebut, Ketua DPRD Kota Manado Nortje Van Bone tanpa pikir panjang langsung mengetuk palu pengesahaan. Kejadian tersebut membuat Fraksi Hanura bersikukuh menolak APBD-P yang ditetapkan.   

"Saya mewakili teman-teman fraksi Hanura, menilai bahwa lembaga ini (dewan) tak lagi memiliki martabat. Sebab, paripurna tingkat pertama yang diselenggarakan pada tanggal 26 bulan september lalu, terlihat tergesa-gesa. Sehingga, pada waktu itu kami memilih tidak mengemukakan pandangan umum dengan beberapa alasan penting. Dan pada paripurna tingkat dua ini, dengan tegas kami menolak APBD-P untuk disahkan," kata poitisi Hanura Revanni Parasan, malam itu.

Terlebih Parasan megingatkan lembaga parlemen lahir dari atas perwakilan rakyat sehingga benar-benar harus mengedepankan kepentingan rakyat.  

"Kami duduk di DPR karena rakyat yang memilih kami. Untuk itu, setiap yang kami sampaikan dan usulkan tentunya menyangkut kepentingan rakyat. Namun kemudian yang kami sampaikan tak mau didengar dan ditindaklanjuti melalui rapat ini, lebih baik dewan dibubarkan saja. Sebab, dewan merupakan reperesentasi rakyat. Bukan orang-orang tertentu," tandas Parasan dengan nada tinggi.

Terpantau dalam rapat Paripurna tersebut, seluruh anggota Fraksi Hanura langsung melakukan Walk Out (Keluar dari ruangan). Dengan dasar pengesahan APBD-P 2016 tak pro rakyat. (Arm)