LKPJ Milik SKPD Sulut Lari Dari Konstitusi ?

Julius James Tuuk, Anggota Legislatif (Aleg) Sulut,

FajarTotabuan.com - Sekertaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut, Tahun Anggaran (TA), Julius James Tuuk kritisi LKPJ yang telah dimasukan dari setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Pasalnya, Sulut telah menggunakan sekitar 2 Triliyun untuk sektor pembangunan  nyiur melambai. Namun, tak dijelaskan didalam LKPJ, effek kepada kesejahteraan rakyat.

"Saya melihat dari sisi ini, besarnya uang rakyat dihabiskan dengan dampak yang dihasilkan itu yang saya ingin tahu," kata Tuuk.

Kegerahan Tuuk saat melihat LKPJ yang dimasukan, hanya membahas kesuksesan penyerapan anggaran, dan tidak membahas tentang dampak dari pembangunan terhadap kesejahteraan masyarkat.

"Contohnya, saya mendapatkan anggaran sekian miliyar, pencapaian saya 95 persen atau 100 persen , saya nggak mau lihat itu. Yang saya mau butuhkan sebetulnya, dengan uang sebesar ini dampak terhadap kesejahteraan rakyat ada dimana, dan sampai sejauh mana. Itu yang saya inginkan,karena goals besarnya ada disitu," ujar Tuuk.

LPKJ yang dimasukan tanpa menerangkan keberhasilan dalam meminimalisir kemiskinan, dinilai Tuuk telah lari dari Konstitusi Negara. Karenanya, Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) di kelolah untuk kesejahteraan rakyat kecil.

"Jadi sebetulnya, penggunanan anggaran APBD yang dipercayakan oleh konstitusi dikelola oleh pemerintah, itu harusnya berdampak kepada kesejahteraan rakyat, ini yang kita tidak lihat dalam pembahasan LKPJ ini," ujarnya.

Tuuk berharap, ini jadi point pembelajar bagi SKPD, agar kedepannya memasukan LKPJ beserta dampak dari pembangunanan.

"Karena fokus kita mengentaskan kemiskinan. itu yang harus kita fokus. bukan hanya sekedar menjelaskan saja," tandasnya. (*/Arm)