Ilustrasi Penggusuran. (Ist)
FajarTotabuan.com - Tergusurnya sejumlah permukiman warga di Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea, mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado.
Sehingga, dalam waktu dekat ini, DPRD Kota Manado berencana akan membuat panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas kasus penggusuran tersebut.
"Besok Paskah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal. Penggusuran ini adalah tragedi yang memiluhkan hati para warga Kota Manado, tak terkecuali warga yang menjadi korban penggusuran tersebut," kata Nurrasyid Abdurrahman mengusulkan ke Pimpinan DPRD Kota Manado, Kamis (24/03) kemarin, saat sekitar puluhan warga Bumi Nyiur datang ke 'Gedung Putih' tempat para Legislator menyerap aspirasi mereka.
Alasan utama DPRD Kota Manado ingin membuat pansus ini, bukan hanya dikarenakan warga sudah tidak lagi memiliki tempat untuk meneduhkan diri dari dingin-panasnya cuaca di luar rumah.
Melainkan, hal utamanya juga disebabkan karena penggusuran ini diduga sarat akan konspirasi antara pihak-pihak tertentu.
"Saya usulkan agar supaya kita (Dewan) membuat panitia khusus. Karena, sebagaimana informasi yang saya dapati, penggusuran ini ada aroma konspirasi," usulnya kembali.
Permintaan Legislator yang biasa disapa dengan sebutan Kak Tune ini, ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Richard Sualang.
Menurut Sualang, sebagai wakil rakyat, permintaan Kak Tune memang baik dan bernilai. Namun, permintaan tersebut harus dibicarakan secara matang diinternal DPRD Kota Manado, khususnya diinternal Komisi A yang mempunyai kewenangan lebih di antara semua Komisi yang ada.
"Saya juga turut merasakan apa yang dirasakan warga korban penggusuran Sat Pol PP. Akan tetapi, permintaan ini akan ditindaklanjuti setelah kita hearing (serap aspirasi) bersama pihak-pihak yang bersangkutan," tanggap Sualang, sembari mengusulkan kepada Legislator Royke Anter, selaku ketua Komisi A untuk mengagendakan permintaan Kak Tune.
Melihat derita yang dialami warga tersebut di atas, Politisi dari Partai PDIP ini pun mengatakan bahwa, pihak Sat Pol PP seperti halnya Raja di Kota ini (Manado). Karena, apapun yang dinginkan oleh mereka, siapapun tak dapat membendungnya.
"Sat Pol PP adalah Raja di Kota Manado. Yaa! Raja, tapi Raja gusur," ketus Sualang.
Diketahui, pada Sabtu (18/03) pekan lalu, warga yang menjadi korban penggusuran Sat Pol PP ini sudah beberapa kali datang ke DPRD Kota Manado untuk meminta perlindungan-solusi terkait lahan yang mereka bangunkan rumah.
Sementara, dampak negatif dari penggusuran ini, hampir empat puluh Kepala Keluarga (KK) merayakan Paskah dan Jumat Agung, tanpa 'ditemani' tembok yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya menjadi 'perisai' dari 'kekejaman' siang dan malam. Memprihatinkan!
(Ukie Jhoe)
Sehingga, dalam waktu dekat ini, DPRD Kota Manado berencana akan membuat panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas kasus penggusuran tersebut.
"Besok Paskah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal. Penggusuran ini adalah tragedi yang memiluhkan hati para warga Kota Manado, tak terkecuali warga yang menjadi korban penggusuran tersebut," kata Nurrasyid Abdurrahman mengusulkan ke Pimpinan DPRD Kota Manado, Kamis (24/03) kemarin, saat sekitar puluhan warga Bumi Nyiur datang ke 'Gedung Putih' tempat para Legislator menyerap aspirasi mereka.
Alasan utama DPRD Kota Manado ingin membuat pansus ini, bukan hanya dikarenakan warga sudah tidak lagi memiliki tempat untuk meneduhkan diri dari dingin-panasnya cuaca di luar rumah.
Melainkan, hal utamanya juga disebabkan karena penggusuran ini diduga sarat akan konspirasi antara pihak-pihak tertentu.
"Saya usulkan agar supaya kita (Dewan) membuat panitia khusus. Karena, sebagaimana informasi yang saya dapati, penggusuran ini ada aroma konspirasi," usulnya kembali.
Permintaan Legislator yang biasa disapa dengan sebutan Kak Tune ini, ditanggapi positif oleh Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Richard Sualang.
Menurut Sualang, sebagai wakil rakyat, permintaan Kak Tune memang baik dan bernilai. Namun, permintaan tersebut harus dibicarakan secara matang diinternal DPRD Kota Manado, khususnya diinternal Komisi A yang mempunyai kewenangan lebih di antara semua Komisi yang ada.
"Saya juga turut merasakan apa yang dirasakan warga korban penggusuran Sat Pol PP. Akan tetapi, permintaan ini akan ditindaklanjuti setelah kita hearing (serap aspirasi) bersama pihak-pihak yang bersangkutan," tanggap Sualang, sembari mengusulkan kepada Legislator Royke Anter, selaku ketua Komisi A untuk mengagendakan permintaan Kak Tune.
Melihat derita yang dialami warga tersebut di atas, Politisi dari Partai PDIP ini pun mengatakan bahwa, pihak Sat Pol PP seperti halnya Raja di Kota ini (Manado). Karena, apapun yang dinginkan oleh mereka, siapapun tak dapat membendungnya.
"Sat Pol PP adalah Raja di Kota Manado. Yaa! Raja, tapi Raja gusur," ketus Sualang.
Diketahui, pada Sabtu (18/03) pekan lalu, warga yang menjadi korban penggusuran Sat Pol PP ini sudah beberapa kali datang ke DPRD Kota Manado untuk meminta perlindungan-solusi terkait lahan yang mereka bangunkan rumah.
Sementara, dampak negatif dari penggusuran ini, hampir empat puluh Kepala Keluarga (KK) merayakan Paskah dan Jumat Agung, tanpa 'ditemani' tembok yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya menjadi 'perisai' dari 'kekejaman' siang dan malam. Memprihatinkan!
(Ukie Jhoe)
Post A Comment:
0 comments: