Ilustrasi DAK.
FajarTotabuan.com - Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terancam tak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017.
Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boltim, James Kinontoa mengatakan terdapat 19 satuan kerja yang diminta untuk segera memasukan data permohonan DAK tersebut.
"Mereka bisa memasukkan data secara online ke sistem di Bappenas. Hingga tadi pagi (kemarin) baru beberapa yang memasukkan melalui website e-Musrenbang milik Bappenas," ungkapnya, pada Senin (21/3) kemarin.
Padahal Bapedda propinsi telah memberikan batas waktu hingga 22 Maret hari ini. Dia berharap semua satuan kerja bisa menginput semua usulan program tersebut hingga batas waktu.
"Dikuatirkan jika tak masuk hingga batas waktu, maka tak akan mendapat dana. Hingga tadi pukul 9 baru dua bidang yang masuk dalam usulan DAK," jelasnya.
Dia mengungkapkan beberapa program yang diusulkan melalui DAK infrastruktur Publik Daerah (IPD) yakni bidang transportasi dari Dinas Perhubungan sebesar Rp 9,8 miliar.
"Ada pengadaan lampu penerang jalan, rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan dan lainnya," bebernya.
Sedangkan DAK reguler baru usulan bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar Rp 50,5 miliar. "Dikesehatan ada pembangunan rumah sakit umum daerah sebesar Rp 43 miliar, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rp 3,6 miliar, Pengadaan alkes senilai Rp 12 miliar, empat unit pusling Rp 1,2 miliar, penambahan ruangan di puksemas tiga puskemas Rp 1,5 miliar," ungkapnya.
Namun beberapa satuan kerja sudah memasukkan program ke usulan kegiatan yang akan dibiayai langsung melalu APBN.
"Untuk usulan program melalui APBN murni sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Bahkan masih banyak juga blum mengimput datanya. Ini tak masalah karena baru usulan. Bupati juga menginginkan agar usulan sebanyak-banyaknya agar banyak juga diakomodir," terangnya.
Dia mencontohkan program yang diusulkan melalui APBN seperti bidang
Ketahanan pangan Rp 250 juta, usulan ke kementerian pendidikan Rp 12,6 miliar, usulan ke kementerian tenaga kerja Rp 660 juta, Kementerian PDT Rp 1,5 miliar, Kementerian perhubungan untuk pembangunan pelabuan jiko Rp 22,5 miliar, usulan ke kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk pembangunan infrastruktur danau di hutan kota Tutuyan Rp 5,2 miliar.
"Paling banyak dinas pariwisata yang angkanya mencapai Rp 995,1 miliar. Jumlah-jumlah ini masih akan bertambah karena belum semua memasukkan data termasuk ke-PU-an," tuturnya.
Dia menambahkan pemda Boltim akan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten pada 29 Maret mendatang.
"Khusus usulan dari Murenbang kecamatan dan satuan kerja mencapai Rp 1 triliun. Angka ini masih akan berkurang karena akan lihat yang mendesak dan sudah dibutuhkan disesuaikan dengan rencana kerja satuan kerja dan kemampuan keuangan daerah," terangnya. (Fery)
Post A Comment:
0 comments: