Dihearing Komisi II, Distanak Sulut Keluhkan Dana Pendampingan

FajarTotabuan.com - Jajak pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Bidang Perekonomian dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung alot di ruang rapat I Sekertariat DPRD, Selasa siang (01/03) tadi. 

Pada kesempatan itu, Kepala Distanak Sulut Ir. Yohanis Panelewen, mengatakan di depan Komis II, pembuatan Sentral Peternakan Rakyat (SPR), tidak adanya penjelasan adanya pembagian sonasi. 

"Jika bicara soal pembagian sonasi berarti semua daerah memiliki sonasi sehingga, kedepannya jika kita akan memberikan bantuan bisa lebih terarah," ujar Panelewen.

Program yang dimaksudkan guna mengurangi angka kemiskinan itu, dikarenakan Sulut saat ini mengoleksi angka kemiskinan hingga 9,5% dan target Pemerintah harus berkurang di tahun 2016 ini.

Tak hanya di sektor pertenakan, Distanak Sulut juga menargetkan. Pendampingan mengangkat produktivitas percetak sawah hingga 5925 Hektar (H).

"Salah satu yang disampaikan ada pendampingan teknologi dari perguruan tinggi hanya saja dana pendampingan masih minim," ungkap Panelewe 

Sambungnya, padahal yang sudah kita harapkan adalah melalui dana APBN namun, kini justru dialihkan ke APBD. 

"Seharusnya pendampingan dilakukan oleh dinas pertanian namun kenyataannya pendampingan justru dilakukan oleh TNI," keluhnya.

Sementara itu, pencegahan kekurangan pangan di Talaud, sudah di antisipasi dengan 1700 H meski belum di verifikasi jadi apa usulan kabupaten kami berangapan sudah di terverifikasi.

"Sehingga jika benar terjadi 1700 maka kebutuhan beras di Talaud sudah akan terlaksana. Saya bertekad 1700 H harus benar-benar terlaksana," katanya.

Disisi lain, Marlina Moha Siahaan Ketua Komisi II memuji Distanak terkait, pengauditan BPK terhadap SKPD tersebut.

"Dinas pertanian mendapat audit dari BPK dan tak mendapat temuan, tentu menjadi apresiasi kami," tungkasnya. (arm)