RAPBD Distanak Sulut "Miring", ini tanggapan Komisi II DPRD Sulut

Suasana Hearing antara Komisi II dan Dinas Pertanian dan Peternakan.

FajarTotabuan.com - Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulawesi Utara (Sulut), Johanis Panelewen beberkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang miring atau tidak seimbang.

Pasalnya, kepentingan antara petani dan para peternak haruslah diberlakukan sama oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Namun, RAPBD yang akan diberikan kepada kedua sektor, tak seimbang, dikarenakan lebih banyak ke Sektor Peternakan.

"Alokasi postur APBD lebih ke Peternakan ketimbang Pertanian, sehingga yang tercancum di RAPBD hanya peternakan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Johanis Panelewen, Senin (01/03) di hadapan Komisi II DPRD Sulut yang membidangi hal ini.

Karena menurut Panelewe, saat hearing kemarin, diruang rapat I, APBD Sulut khusus untuk Pertanian dan Peternakan hanya mencapai Rp. 300 miliar.

Sangat kecil mengingat penggarapan lahan sawah seluas 110.000 hektar sudah memakan APBD sebesar Rp.90 miliar ini baru pada tahap penggarapan sawah dan belum lagi pemenuhan kebutuhan lainnya di bidang tani.

Sementara untuk bidang peternakan, penyaluran bantuannya berfariasi mulai dari ternak Babi, Sapi dan Itik serta Ayam.

Dalam penjelasannya, tidak ada penyampaian mengenai jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk peternakan.

Menanggapi hal diatas, anggota Komisi II Hj.Ainun Talibo berharap penyaluran bantuan baik di bidang pertanian maupun peternakan harus tepat sasaran. 

Talibo menghawatirkan pembagian yang tidak merata akhirnya memicu kecemburuan masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami selalu ditanya oleh kenapa di daerah lain bisa mendapatkan bantuan ternak dan pertanian sementara di daerah kami tidak ada bantuan sama sekali," Kata aleg dapil Bolaang Mongondouw Utara itu.

"Maka dari itu, sebisa mungkin agar pembagiannya secara adil dan merata," tambah Talibo.

Tanggapan berbeda turut disampaikan Noldy Lamalo, menurutnya, penyaluran bantuan harus dilihat dari kapasitas pendidikan dan orang yang profesional di kedua bidang tersebut.

"Pembagian harus benar-benar selektif, jangan hanya berpatokan pada orang miskin tetapi perhatikan juga strata pendidikan dan pemahaman masyarakat di bidang terkait. Ini sebagai langkah untuk mencegah tidak terlaksananya target pemerintah," kata Lamalo

"Jangan sampai hanya karena masyarakat tidak paham bagaiman cara mengelolah ternak sehingga langka praktis yang mereka ambil adalah dengan cara menjual ulang ternak yang diberikan pemerintah," pungkas aleg dapil Bitung. (arm)